PALOPO–Perseteruan antara warga Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, dengan warga Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terkait pembukaan lahan di Gunung Andoli memasuki babak baru. DPRD Kota Palopo turun tangan menyikapi konflik dua kelompok warga ini, yang dipicu sengketa tapal batas daerah hingga berujung pembukaan lahan di Gunung Andoli.

DPRD Palopo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas masalah tersebut, Selasa, 9 Juni 2026, di Ruang Musyawarah DPRD. RDP itu menghadirkan Camat Bara, Camat Wara Barat, Lurah Lebang, Lurah Balandai, Lurah Battang, serta perwakilan warga dari kedua belah pihak.

Dalam forum RDP tersebut sempat memanas karena kedua belah pihak saling adu argumen. Apalagi saat perwakilan warga Balandai menyampaikan tiga tuntutan. Tiga tuntutan itu, yakni pertama mereka meminta dibuatkan tapal batas Kelurahan Lebang, Balandai, Battang, dan Temmalebba sesuai peta wilayah.

Kedua, membatalkan kesepakatan lama yang mengizinkan warga Lebang mengelola 100 meter wilayah Balandai. Ketiga, meminta seluruh aktivitas penebangan dan pembersihan lahan di wilayah Balandai dihentikan.

Sengketa ini dipicu aktivitas pembukaan lahan oleh warga Lebang di Gunung Andoli. Gunung tersebut berada di perbatasan Lebang dan Balandai. Warga Balandai menduga aktivitas itu telah melewati batas wilayah. Akibatnya, warga Balandai beberapa kali terkena dampak banjir, tanah longsor, dan pencemaran air.

Salah seorang pembawa aspirasi, Sossong Rinci, mengatakan larangan sudah sering disampaikan. Namun, aktivitas penebangan masih terjadi. “Masih terdengar suara senso. Kalau hujan, kami yang di bawah kena dampaknya,” kata Sossong.

Fakta lain yang terungkap dalam RDP tersebut, jalan yang dibuka swadaya oleh masyarakat di lokasi tersebut tidak tercatat sebagai aset daerah.

Plt Kabid Aset BPKAD Kota Palopo, Jabal Noor, menyatakan tidak mengetahui asal usul jalan itu karena tidak ada SK Penetapan ruas jalan dari Dinas PU.

Menanggapi persoalan ini, pimpinan RDP, Aris Munandar, menegaskan DPRD akan mengeluarkan surat rekomendasi. “Isinya memerintahkan unsur camat dan perangkat kelurahan untuk tegas menindak,” katanya.

Ditegaskan Aris, jika masih ada aktivitas yang berdampak pada lingkungan warga Balandai, pihaknya diminta melapor ke Polres atau aparat penegak hukum.

“Juga akan dikeluarkan berita acara berupa kesepakatan kedua belah pihak. Apabila ada yang masih melakukan aktivitas, akan diproses hukum,” tegas Aris Munandar.

DPRD berharap RDP ini menjadi jalan keluar dari konflik tapal batas yang berkepanjangan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di Gunung Andoli. (nada)