PALOPO- Anggota DPRD Palopo Dapil I ,gelar reses di Kecamatan Wara bahas sistem Pembayaran Digital .Sistem pembayaran digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) via metode QRIS masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan reses ini Wakil Ketua III DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil SE MSi, anggota DPRD Kota Palopo Dapil I lainnya, yakni Awaludin Saruman, Rustan Taruk SE MM, Aldhy Adrial Rivaldi Somalinggi (AARS), Chandra Ishak, Hj Anita Octaviani A Leluasa SE MM, dan Hj Ely Niang SE.
Wakil Ketua III DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil SE MSi, saat memimpin agenda reses ke-III tahun sidang 2025-2026, Senin (3/8/2026), menjelaskan pembayaran PBB lewat QRIS adalah sebuah langkah maju untuk memberikan pelayanan efektif bagi pemerintah daerah juga masyarakat .
“Dengan menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran penagihan PBB, secara tidak langsung memberi manfaat yang besar karena hal ini dapat menekan kebocoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo,” kata Alfri.
Meski demikian, terkait masukan warga pihaknya siap mengkomunikasikan lebih lanjut persoalan itu dengan pihak eksekutif agar dicarikan formulasi yang tepat sehingga penagihan PBB di Palopo tetap berjalan optimal.
“Tujuan penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran PBB sebenarnya sangat efektif, hanya saja mungkin masih ada warga yang belum paham menggunakan QRIS, maka dari itu kita akan koordinasikan hal ini ke jajaran Pemkot Palopo,” tegas Alfri yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palopo ini.
Alfri Jamil juga menginformasikan ke hadapan warga, bahwa baru-baru ini DPRD telah mengesahkan draft RPJMD sebagai dukungan legislatif terhadap visi-misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Palopo.
” Mereka mempertanyakan bagaimana dengan program-program pemerintah kota ,Kami dari DPRD Kota Palopo menyampaikan bahwa dari program RPJMD yang dikeluarkan dalam visi misi kepala daerah atau Wali Kota Palopo ini sementara dalam proses yang sedang berjalan ,”ujarnya.
Selanjutnya dia juga mengomentari masukan dari warga terkait pengadaan baju seragam.
” dalam reses ini juga tadi ada warga yang mempertanyakan mengenai seragam gratis ,insyah allah kegiatan itu bisa dilaksanakan karena penganggarannya sementara masi dalam proses di bpkad,” jelasnya
“Tentu dalam program-program ini pihak pemerintah dan dprd berupaya agar bisa mengimplementasikan semua masukan dari warga, agar semua program-program yang dituangkan dalam visi misi kepala daerah bisa kita wujudkan bersama untuk kepentingan masyarakat kota Palopo,” tutupnya .(*)