PALOPO — Suasana debat kandidat Pemilihan Wali Kota Palopo 2024 memanas saat Paslon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso (RMB) dan Andi Tendri Karta (ATK), melontarkan pertanyaan tajam seputar visi smartcity yang diusung Paslon nomor urut 2, Farid Kasim Judas (FKJ) dan Nurhaeni (NUR).
Pertanyaan ini tak hanya memicu sorak-sorai pendukung, tetapi juga menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. RMB, yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palopo periode 2018-2023, mempertanyakan langkah-langkah konkret FKJ-NUR untuk merealisasikan konsep smartcity mereka.
“Apa langkah-langkah strategis saudara untuk menjadikan impian saudara ini menjadi kenyataan?” tanya RMB dengan nada penuh antisipasi, membuka sesi tanya jawab. Menanggapi pertanyaan tersebut, FKJ menjelaskan visi smartcity yang inklusif dengan fokus pada pemerintahan berbasis elektronik. Ia menekankan bahwa konsep ini bertujuan mempermudah akses masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, investasi, dan bantuan sosial.
“Pemerintahan berbasis elektronik akan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik. Masyarakat Palopo ini cerdas, Pak. Pemerintah harus mampu memberikan fasilitas yang memudahkan akses untuk mereka,” tegas FKJ, diiringi dukungan tepuk tangan dari pendukungnya. Namun, RMB dengan sigap merespons pernyataan FKJ, menyoroti bahwa smartcity bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi membutuhkan kesiapan menyeluruh, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pemerintah.


“Smartcity adalah konsep pengembangan masa depan, ASN juga harus siap. Dan yang terpenting, wali kota harus memberikan kewenangan penuh kepada wakilnya agar pemerintahan dapat berjalan cerdas,” ujar RMB, dengan nada yang dianggap sebagian audiens sebagai sindiran halus terhadap pengalaman kepemimpinannya sebagai wakil wali kota di periode sebelumnya.
Pernyataan RMB ini langsung disambut sorak-sorai dari para pendukungnya di ruangan debat. Banyak yang menilai bahwa sindiran RMB ini mengarah pada pengalaman pribadinya sebagai wakil wali kota pada periode 2018-2023, di mana isu kewenangan sering kali menjadi sorotan. Dengan nada yang diplomatis, RMB menyiratkan bahwa peran wakil wali kota seharusnya lebih diberdayakan dalam sebuah pemerintahan yang berkonsep smartcity. (*)