ISYARAT mutasi akbar di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo di era pemerintahan walikota baru, Hj Naili Trisal, mulai terbaca. Sebanyak 41 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemkot Palopo akan mengikuti uji kesesuaian jabatan atau job fit di Makassar. Job fit ini akan berlangsung selama dua hari, mulai Kamis dan Jumat, 20-21 November 2025.

Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri, mengatakan, job fit ini akan diikuti 41 pejabat eselon II di jajaran Pemkot Palopo. Para pejabat tersebut yakni kepala dinas, kepala badan, asisten, dan staf ahli. “Jumlahnya sebanyak 41 orang,” kata Irfan Dahri, Rabu (19/11/2025).

Saat disinggung apakah job fit tersebut sebagai isyarat Walikota Palopo, Hj Naili Trisal akan mengadakan perombakan kabinet-nya, sejalan dengan rencana penerapan hasil merget Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Palopo, Irfan Dahri enggan berkomentar.

Dia hanya mengatakan, pihaknya di BKPSDM Kota Palopo sebagai instansi terkait sebatas melaksanakan perintah atasan untuk mengadakan job fit. “Kami sebatas melaksanakan perintah atasan mengadakan job fit,” kata Irfan.

Sementara itu, informasi dihimpun KORAN SERUYA, job fit yang akan diikuti 41 pejabat eselon II Kota Palopo bagian dari upaya penyegaran pejabat eselon II di jajaran Pemkot Palopo. Bahkan disebut-sebut, job fit tersebut proses dari agenda restrukturisasi besar-besaran di tubuh Pemkot Palopo, yakni arah pelaksanaan hasil merger OPD, yang akan dilaksanakan pada Februari 2026 mendatang.

Diketahui, dari merger OPD ini, OPD di jajaran Pemkot Palopo tersisa 25 dari 36 OPD. Artinya, sebanyak 11 OPD telah digabungkan menjadi
unit-unit yang lebih ramping dan terintegrasi ke OPD lainnya. Merger OPD ini diharapkan mampu menciptakan mesin birokrasi yang lebih efisien dan responsif.

Namun, imbas dari merger OPD ini, tentu saja seratusan pejabat di jajaran Pemkot Palopo akan bernasib buntung. Banyak pejabat akan kehilangan jabatan.

Sebut saja, 11 OPD yang mengalami peleburan akan kehilangan 11 jabatan sekretaris OPD, termasuk puluhan jabatan eselon III setingkat kepala bidang, dan jabatan eselon IV lainnya. “Dari 11 OPD yang dimerger, seratusan pejabat akan kehilangan jabatan mulai sekretaris OPD, jabatan eselon III dan IV,” kata sumber media ini, enggan dilansir identitasnya.

Belum lagi, dibalik merger OPD ini, kebijakan ini menyisakan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pejabat eselon II di Kota Palopo. Setidaknya, ada 11 posisi Kepala Dinas/Badan yang secara otomatis tereliminasi atau harus melalui proses seleksi ulang yang ketat untuk menduduki kursi baru di OPD hasil merger.

Pejabat yang gagal dalam seleksi tersebut harus siap menerima status “non-job” atau dipindahkan ke posisi fungsional. “Ini bukan hanya tentang kehilangan jabatan, tapi juga tentang masa depan karir. Kami berharap proses penempatan pejabat baru dilakukan secara objektif dan transparan, berdasarkan kompetensi, bukan hanya preferensi,” tutur seorang pejabat yang terdampak, yang kini menantikan hasil mutasi pasca-merger.

Meski merger OPD ini mengancam banyaknya pejabat kehilangan jabatan, muaranya tentu saja merger OPD ini dilakukan untuk menghilangkan tumpang tindih fungsi dan meningkatkan efektivitas anggaran. Sebagai contoh, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri kini dilebur menjadi satu OPD.

Begitu pula urusan infrastruktur yang meleburkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilebur menjadi satu dengan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas PUPR dan Perkim.

Termasuk urusan tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial yang dulunya tiga OPD kini berada di bawah satu atap bernama Dinker-Transos. Perpaduan antara urusan Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian kini ditangani satu dinas, yakni Diskop-UMK Perindag. Dulunya ditangani tiga OPD.

Meskipun memicu kegelisahan internal di Pemkot Palopo, kebijakan ini disambut baik oleh beberapa pengamat publik. “Palopo mengambil langkah yang benar. Birokrasi yang ramping akan memotong rantai birokrasi yang panjang, mempercepat perizinan, dan menarik investasi,” kata Achyar Amir, akademisi lokal yang juga pengamat kebijakan publik.

Menurut Achyar Amir, tantangan terbesar Pemkot Palopo kini adalah memastikan bahwa SDM yang dipilih untuk memimpin OPD hasil merger benar-benar memiliki visi integratif.

Nah, kembali ke job fit yang akan diikuti 41 pejabat eselon II Pemkot Palopo, hampir dipastikan mereka akan memperebutkan 25 posisi pimpinan instansi di OPD baru hasil merger, baik Dinas dan Badan, ditambah dengan 6 posisi Asisten dan Staf Ahli yang dipertahankan. Tentunya persaingan untuk menduduki posisi definitif pasca-perampingan OPD akan semakin ketat.

Tentunya diharapkan, pelaksanaan job fit ini bertujuan untuk memastikan hanya pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi terbaik yang akan mengisi 25 posisi kunci di birokrasi Palopo, sejalan dengan tujuan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih ramping, efisien, dan fokus pada program unggulan daerah. (cbd)