PALOPO — Langkah strategis diambil oleh Pemerintah Kota Palopo dalam upaya membentengi kebijakan publik dengan payung hukum yang kuat. Bertempat di Ruang Kerja Wali Kota Lantai 3, Rabu (18/12/2025), Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Palopo.
Kerja sama ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap derap langkah pembangunan di Kota Palopo berjalan selaras dengan koridor hukum, khususnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Sinyo Redy Benny Ratag, S.H., M.H., menjelaskan bahwa fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan menjadi mitra strategis bagi Pemkot Palopo.
Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum, baik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun saat menghadapi tantangan gugatan hukum.
”Kami akan menunggu Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkot Palopo. Tergantung pada permasalahan yang dihadapi, tim Jaksa Pengacara Negara akan berkoordinasi intensif untuk memastikan tugas-tugas pemerintahan tetap terlindungi secara hukum,” ungkap Sinyo Redy.
Transformasi Layanan di Mal Pelayanan Publik
Selain aspek hukum, sinergi ini juga menyentuh langsung sisi pelayanan masyarakat.
Penandatanganan kerja sama ini juga mencakup optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palopo.
Dengan semangat kolaborasi, Kejaksaan berkomitmen untuk ikut serta dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan transparan bagi warga Palopo.
Kehadiran unsur hukum di pusat pelayanan ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam urusan administratif mereka.
Menuju Visi Tata Kelola yang Akuntabel
Optimisme serupa disampaikan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Pemerintahan, Amir Santoso, SH., M.Si. Menurutnya, kolaborasi dengan Kejari adalah langkah preventif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak keluar dari jalur peraturan perundang-undangan.
”Tujuannya jelas, kita ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan pendampingan dari pihak Kejaksaan, visi dan misi Wali Kota dalam arah pembangunan Palopo ke depan dapat tercapai dengan lebih maksimal dan minim hambatan hukum,” pungkas Amir.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Hj. Naili Trisal, Kota Palopo terus berupaya membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya progresif, tetapi juga patuh dan sadar hukum.(***)

