BELOPA — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Nurdin Abdullah, menanggapi tuntutan masyarakat Kabupaten Luwu soal pemekaran Luwu Tengah, saat menghadiri peringatan hari jadi Belopa ke-13, di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Rabu (13/2/2019). Dia mengatakan jika Daerah Otonomi Baru (DOB) saat ini masih terganjal moratorium pemerintah pusat.
Menurutnya tuntutan masyarakat Luwu Raya untuk memekarkan Luwu Tengah itu sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Palopo beberapa waktu lalu. “Saksinya itu Walikota Palopo karena kami satu mobil. Jadi beliau mengatakan, kita coba mencari jalan. Tapi moratorium tidak dicabut. Karena kalau moratorium dicabut ada 100 lebih daerah yang minta mekar,” ujarnya kepada wartawan di Belopa.
Menurutnya, pemekaran Luwu Tengah di Walenrang-Lamasi (Walmas) ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dimana masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (Aminduk). Sebab pusat pelayanan berada sekitar 90 hingga ratusan kilometer dari Kota Belopa ibu kota Kabupaten Luwu.
“Ini sudah jadi kebutuhan soal pelayanan, jadi kita sangat paham ini. Dan saya 1.000 persen setuju,” tuturnya. (adn)
