= Revisi UU ASN Ubah Peta Birokrasi
JAKARTA–Pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memasuki fase penting setelah Komisi II DPR RI menegaskan sejumlah perubahan mendasar yang akan mengubah peta birokrasi nasional. Salah satu poin paling mencolok adalah rencana penarikan kewenangan penetapan jabatan Sekda dan Kepala Dinas (Kadis) ke tangan Presiden.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat sistem merit sekaligus mengurangi intervensi politik lokal yang selama ini kerap membayangi perjalanan karier PNS.
Selain mengatur ulang kewenangan penempatan jabatan strategis, revisi UU ASN juga menyasar penghapusan praktik “nonjob”, yakni kondisi ketika pejabat dicopot dari jabatan tanpa posisi pengganti yang jelas.
Praktik ini telah lama dikritik kalangan ASN karena dianggap tidak adil dan sering digunakan sebagai alat politik setiap kali terjadi pergantian kepala daerah.
Dalam sesi pembahasan pada 26 November 2025, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan arah perubahan tersebut. “Revisi UU ASN 2023 menarik kewenangan pemda dalam menempatkan siapa saja yang akan mendudukkan jabatan pimpinan tinggi pratama. Jadi, tidak hanya JPT utama,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, belum lama ini.
Penarikan kewenangan penempatan jabatan Sekda dan Kadis ke Presiden merupakan perubahan signifikan. Selama ini, jabatan eselon II daerah sangat erat dengan dinamika politik lokal.
Setiap pergantian kepala daerah biasanya diikuti rotasi besar-besaran, bahkan tidak jarang ASN berpengalaman diparkir atau dijadikan nonjob. Revisi UU ASN ingin menghentikan praktik tersebut dengan memastikan proses penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik.
Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, diharapkan pejabat daerah tidak lagi menjadi korban rotasi politis.
ASN yang menduduki jabatan strategis akan memperoleh kepastian karier yang lebih kuat dan terlindungi. Model ini juga dinilai dapat meningkatkan profesionalisme birokrasi daerah.
PENGHAPUSAN NONJOB
Salah satu isu yang paling dikeluhkan ASN selama bertahun-tahun adalah praktik nonjob. Banyak pejabat eselon tiba-tiba kehilangan jabatan ketika terjadi pergantian kepala daerah atau ketika terjadi restrukturisasi organisasi yang tidak transparan. Akibatnya, banyak ASN yang tidak mendapatkan kejelasan tugas maupun tunjangan.
Melalui revisi UU ASN, praktik nonjob akan dihapus. Artinya, setiap perubahan posisi harus mengikuti mekanisme yang jelas, terukur, dan berbasis kinerja.
Penghapusan nonjob ini dinilai sebagai bentuk perlindungan hak karier ASN agar tidak dijadikan objek politik atau tekanan di lingkungan birokrasi.
Revisi ini akan berdampak besar pada pola hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Kepala daerah tidak lagi memiliki kuasa penuh dalam memilih pejabat eselon II seperti Sekda dan Kadis.
Karena keputusan akhir akan berada di tangan Presiden melalui sistem seleksi nasional. Meski sebagian pihak menilai langkah ini dapat mempersempit ruang otonomi daerah, Komisi II DPR menegaskan bahwa revisi ini justru akan memperkuat sistem merit di seluruh Indonesia.
Kepala daerah tetap dapat mengusulkan nama, tetapi proses finalisasi akan mengikuti standar nasional yang lebih ketat dan objektif.
Dengan model baru ini, pejabat daerah diharapkan lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan, bukan terjebak dalam dinamika politik jabatan.
Dikutip dari pojoksatu.com, jika disahkan, revisi UU ASN akan menjadi salah satu perubahan paling besar dalam sistem birokrasi sejak desentralisasi diberlakukan. Bukan sekadar memindahkan kewenangan, perubahan ini akan mengubah arsitektur pembinaan karier ASN secara menyeluruh. Pemerintah pusat akan memiliki kendali lebih besar dalam menempatkan pejabat strategis daerah.
Sementara ASN mendapatkan jaminan karier yang lebih stabil. Praktik nonjob dihapus, politisasi jabatan ditekan, dan standar kompetensi diperkuat. Bagi banyak PNS, wacana revisi UU ASN menjadi angin segar setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian jabatan.
Namun bagi sebagian pemda, revisi ini bisa menjadi tantangan baru dalam mengelola organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya fleksibel diatur oleh kepala daerah. (***)