BELOPA — Ratusan Warga Kecamatan Bajo Barat yang mengatasnamakan Aliansi, Amukan Masyarakat Aliran Sungai Suso (Amas) Mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Luwu Rabu 21/12/2022.
Aliansi tersebut datang untuk melakukan aksi unjuk rasa lantaran di sekitar bantaran Sungai Suso, terdapat banyak alat excavator yang diduga melakukan aktivitas penambangan liar.
Jendral Lapangan, Muhammad Husain mengaku kecewa dan menganggap Pemerintah Kabupaten Luwu lalai dalam menjalankan Fungsi pengawasannya. Selain itu massa aksi juga mempertanyakan legalitas para penambang yang beraktivitas di sepanjang Sungai Suso.
“Sungai Suso airnya adalah sumber kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat di kecamatan Bajo Barat, dan Bajo, tetapi juga sumber air PDAM dan masyarakat Ibukota Belopa dan sekitarnya. Tetapi sungai Suso mulai tercemar dan mengalami kerusakan karena saat ini ada puluhan alat berat beroperasi untuk aktivitas penambangan yang kami duga itu ilegal,” katanya.
Kepala Desa Bonelemo Baso, yang juga ikut membawa aspirasi menyebut ada beberapa titik aktifitas pertambangan yang beroperasi dan berpotensi merusak kualitas air sungai.
“Saat ini salah satu fokus Pemerintah adalah menekan angka peningkatan stunting, air keruh Sungai Suso yang menjadi sumber air PDAM Luwu tentu akan dikonsumsi oleh pelanggan termasuk anak-anak dan ibu hamil,” katanya.
“Kita tidak mau anak-anak di kabupaten Luwu ini pertumbuhannya terganggu akibat mengkonsumsi air keruh yang dihasilkan oleh para penambang ilegal,” katanya.
Tak hanya itu, Amas menuntut agar Perusahaan yang sudah mengantongi izin harus mengolah limbahnya agar tidak mencemari air sungai. Termasuk menuntut agar pemerintah menutup tambang ilegal yang beroperasi di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong. Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali yang menerima massa mengatakan menampung tuntutan Amas untuk diteruskan ke OPD terkait agar ditindaklanjuti. (has/roy)
