BELOPA— Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024 anjlok alias merosot. Bagaimana tidak? Di awal tahun, PAD Kabupaten Luwu ditarget mencapai Rp15,092 Milyar. Namun hingga akhir Desember 2024, target tersebut baru terealisasi Rp10,494 Milyar. Artinya, PAD Kabupaten Luwu di tahun 2024 mengalami perosotan hingga Rp4,598 Milyar.
Koordinator FP2KEL, Ismail Ishak, kepada awak media, Minggu (29/12/2024), meminta Inspektorat untuk memeriksa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Luwu yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi target pemasukan retribusi daerah. Ismail, menyoroti kinerja OPD yang dinilai belum maksimal.
“Ukuran OPD Pemkab Luwu sangat jelas. Selain pelayanan publik, juga sejauh mana mereka mampu merealisasikan target PAD yang dibebankan. Tetapi, dari data yang kami dapatkan, banyak OPD yang tidak memenuhi target PAD. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kinerja OPD tersebut? Jika ini tidak dijawab dengan baik, bisa saja ada anggapan terjadi kebocoran PAD dalam prosesnya, mengingat di tahun 2024 ada perhelatan Pilkada Luwu,” ungkap Ismail Ishak.
Ismail, mencontohkan salah satu sektor PAD yang anjlok, yakni pemasukan retribusi tepi jalan umum. Dari sektor ini, target sebesar Rp 500 juta, namun realisasinya hanya mencapai Rp 111 juta lebih, atau sekitar 22 persen.
“Capaian target retribusi tepi jalan umum ini sangat minim. Padahal, jika dilihat selama tahun 2024, warkop dan warung makan di Belopa cukup menggeliat. Banyak mobil yang parkir di tepi jalan umum. Tetapi pemasukan retribusi tersebut sangat memprihatinkan,” kata Ismail Ishak. Ia juga menegaskan bahwa inspektorat harus segera memeriksa OPD-OPD terkait untuk memastikan tidak ada kebocoran dari sisi pemasukan.
Selain itu, Ismail menyoroti retribusi pemakaian alat berat di Dinas PUTR Luwu. Tahun 2024, sektor ini ditargetkan menghasilkan Rp 2,242 miliar lebih, namun hingga awal Desember, realisasinya baru mencapai Rp 100 juta lebih, atau hanya sekitar 4 persen.
“Pemasukan Pemkab Luwu dari sektor pajak dan retribusi adalah primadona. Tetapi faktanya, banyak yang tidak memenuhi target. Semoga saja ini bukan bentuk kebocoran PAD untuk digunakan sesuatu dan lain hal. Makanya, kami mendesak inspektorat melakukan pemeriksaan. Agar di pemerintahan yang baru nantinya, semua bisa clear,” pungkas Ismail. (mat)
