PALOPO — Sejumlah Ketua RTdan RW di kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, mendatangi redaksi Koran SeruYA, Selasa (03/09/2024) sore. Kedatangannya untuk mengklarifikasi pernyataan salah satu ketua RT di wilayahnya yang menyebut bahwa mereka akan mundur massal lantaran insentifnya tak dibayar.
“Itu hanya pernyataan pribadi. Kami Ketua RT/RW di Kelurahan Takkalala tidak ada niat sedikitpun untuk mundur, walaupun insentif belum dibayar,” kata Tosappaile, Ketua RT 3, RW 2 Kelurahan Takkalala mewakili rekannya.
Dia mengatakan yang membuat pernyataan mundur hanya satu orang.
“Oknum itu tidak mewakili kami. Ini hanya masalah politik yang digoreng. Padahal, faktanya tidak seperti itu,” katanya.
Awalnya, ungkap dia, dirinya dan sejumlah ketua RT/RW menemui lurah untuk membicarakan soal insentif. Namun, endingnya salah seorang ketua RT mengarahkan untuk demo dan mengarahkan untuk mundur.
Dia menyebut, jabatan sebagai Ketua RT/RW murni karena pengabdian kepada masyarakat.
“Kalau ada insentif, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kami tetap akan bekerja sesuai dengan tupoksi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut dia menyerukan kepada seluruh Ketua RT/RW di Kota Palopo untuk tetap bekerja melayani masyarakat di wilayahnya masing-masing.
” Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Kami di Kelurahan Takkalala, tetap bekerja dan tidak pernah ada niat untuk mundur dan melakukan demo,” tandasnya.
Diketahui, sejak Asrul Sani ditunjuk menjadi penjabat Walikota Palopo, insentiff RT/RW sama sekali tidak dibayarkan.
Padahal di era HM Judas Amir, setiap bulannya Ketua RT/RW mendapat insentif Rp 750 ribu/bulan. “Saya minta Kepala BPKAD untuk konsultasi ke BPK. Terkait pembayaran (insentif RT/RW) kita tunggu seperti apa petunjuk dari BPK,” kata Asrul Sani kepada wartawan.
Ketua DPRD Palopo sementara, Darwis turut merespons terkait tunggakan pembayaran insentif RT/RW tersebut. Dia mengaku akan memperjuangkan pembayaran insentif RT/RW tersebut. “Nah ini, ini yang jadi polemik ini. Jadi keluhan ini sebenarnya polemiknya luar biasa ini. Nantinya kita berusaha bagaimana caranya yang (insentif RT/RW) 8 bulan ini bisa terbayarkan kami usahakan itu,” tegas Darwis.
Legislator Partai Nasdem ini berharap kepada Pemkot Palopo untuk membayarkan insentif RT/RW tersebut meskipun menggunakan mekanisme pemilihan. Darwis menyebut akan memperkuat koordinasi baik di internal DPRD Palopo maupun eksekutif.
“Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, terus untuk selanjutnya bagaimana caranya mereka tetap terbayarkan dengan mekanisme apapun akan kita koordinasikan dengan teman-teman yang ada di DPRD dan eksekutif,” jelasnya. (*)
