Oleh: Chaerul Baderu, SE, MM
– Mantan Anggota/Sekretaris Dewan Pengawas Perumda TM Palopo

PANITIA seleksi (Pansel) calon direksi Perumda Tirta Mangkaluku– dulunya bernama PDAM Palopo– telah resmi mengumumkan lima besar calon hasil UKK. Lima calon ini akan mengikuti tahapan terakhir sebelum hasil seleksi diputuskan, yakni wawancara dengan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal sebagai kuasa pemilik modal atau KPM.

Publik sudah mengetahui lima nama tersebut. Dari lima nama tersebut, empat nama adalah calon yang disebut mengenal benar selak-beluk masalah ‘tukang ledeng’ karena pernah dan masih bergelut dengan urusan ledeng atau air minum. Sebut saja, H. Yasir yang meraih posisi ketiga hasil UKK adalah mantan dirut Perumda TM Palopo di era Walikota Palopo, HM Judas Amir.

Ada juga petinggi Perumda TM Palopo saat ini, Ris Akril Nurmansjah. Saat ini Ris Akril menjabat Direktur Keuangan dan Umum Perumda TM Palopo. Termasuk nama Kepala SPI Perumda TM Palopo, Andi Siwaru Husain dan Andi Megawati yang tidak lain Manajer Keuangan Perumda TM Palopo masih menjabat sampai saat ini.

Satu-satunya calon yang bukan berlatarbelakang ‘tukang ledeng’, yakni Steven Hamdani. Eks Anggota DPRD Palopo dua periode ini, termasuk pengusaha muda keturunan Tionghoa di Palopo ini, mencuri perhatian publik karena lolos lima besar UKK.

Publik sekarang mereka-reka, siapa dari lima calon tersebut akan menakhodai BUMD milik Pemkot Palopo? Bagi saya, sebagai mantan Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Perumda TM Palopo, tidaklah menarik menerka-nerka siapa yang akan terpilih nantinya.

Yang menarik bagi saya, yakni apakah ending dari seleksi ini menetapkan tiga nama duduk sebagai direksi Perumda TM Palopo, atau hanya satu nama sebagai direktur. Perlu digarisbawahi, jika hanya satu direktur ditetapkan, maka Perumda TM Palopo tidak lagi memiliki direksi.

Memang secara regulasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23/2024 yang mengatur mengenai Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Perumda TM Palopo tidak memenuhi syarat untuk memiliki tiga orang direksi. Sesuai ketentuan, jumlah pelanggan Perumda TM Palopo masih dibawah angka 50.001 atau masih berstatus Perumda kategori kecil. Nanti jumlah pelanggan diatas 50.001 baru bisa memiliki tiga direksi.

Namun terlepas dari regulasi tersebut, Perumda TM Palopo sebenarnya layak memiliki tiga direksi. Tentunya– sekali lagi terlepas ada regulasi yang mengaturnya belum memenuhi syarat– ada beberapa alasan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan Kemendagri jika Pansel berkonsultasi dan bisa dijadikan usulan agar Kemendagri menyetujui Perumda TM Palopo memiliki tiga direksi.

Pertama, Perumda TM Palopo adalah ‘PDAM’ kota, bukan PDAM kabupaten. Sebagai PDAM kota, kebutuhan air minum/bersih sangat urgent dibandingkan PDAM Kabupaten. Biasanya dalam berbagai pertemuan PDAM secara nasional berskala besar terkait manajemen pengolahan air minum, yang diundang adalah PDAM kota. Termasuk dalam kaitannya tentang pengelolaan air minum/bersih di tengah tantangan pemukiman kumuh. Dengan begitu, Perumda TM Palopo sebagai PDAM kota, sepatutnya memiliki tiga direksi.

Kedua, Perumda TM Palopo selama ini memang sudah tiga direksi, yakni diawaki satu orang direktur utama, direktur keuangan/umum, dan direktur operasional. Keberadaan tiga direksi ini sudah berjalan 10 tahun. Dan selama adanya tiga direksi ini, boleh dibilang tidak ada masalah pelik atau persoalan yang muncul.

Apalagi, ini termasuk alasan ketiga, Perumda TM Palopo yang memiliki pendapatan rerata Rp4,5 miliar per bulan, sangat mampu membiayai tiga direksi. Dan kalaupun merujuk regulasi harus 1 direktur, menurut saya selaku mantan Anggota/Sekretaris Dewan Pengawas Perumda TM Palopo, maka BUMD milik Pemkot Palopo yang beralamat di Latuppa ini bakal turun kelas. Bukan lagi Perumda kota, tetapi PDAM kabupaten.

Sebagai PDAM kota, Perumda TM Palopo sangat membutuhkan tiga direksi. Alasan utamanya, sebagai PDAM kota, mobilisasi direksi frekuensinya sangat tinggi sehingga tiga direksi bisa saling berbagi tugas. Misalnya, direksi Perumda diundang menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD, maka salah satu dari tiga direksi bisa mewakili ke DPRD. Kalau satu direktur, saat direktur berhalangan hadir, maka diwakili pejabat setingkat manajer. Kondisi ini tentu saja membuat Perumda TM Palopo tidak ‘berwibawa’ lantaran yang hadir di kantor Dewan adalah pejabat yang tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan.

Termasuk ketiga direksi menghadiri undangan dari Pemerintah Pusat, ketika direktur utama hadir, maka masih ada dua direksi yang akan mengambialih tugas dan berbagi tugas menjalankan roda organisasi. Sebaliknya jika hanya satu direktur, ketika direktur memenuhi undangan dari Pusat, waduh tentunya yang diangkat pelaksana tugas harian direktur ditunjuk dari pejabat setingkat manajer. Sekali lagi, pejabat setingkat manajer ini tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan.

Nah, kelaikan Perumda TM Palopo memiliki tiga direksi juga tidak terlepas bahwa jumlah pelanggan saat ini sudah mencapai angka diatas 47 ribu. Artinya, jumlah pelanggan yang dibutuhkan agar mencapai 50.001 demi menjadi PDAM kategori sedang, terisa kisaran 3.000-an saja. Data yang ada saat ini, jumlah daftar tunggu calon pelanggan sudah mencapai 7.000.

Dalam rentang waktu tiga sampai 5 bulan kedepan, jika 7.000 calon pelanggan dilayani, maka angka 50.001 pelanggan tentu akan terpenuhi demi menjadi PDAM kategori sedang untuk memiliki tiga direksi.

Konsekuensi lainnya, jika hasil seleksi hanya menetapkan satu direktur, andaikata hingga akhir tahun ini Perumda TM Palopo bisa memenuhi 50.001 jumlah pelanggan, tentunya akan diadakan lagi seleksi direksi untuk mencari dua direktur bidang. Kalau ini terjadi, biaya yang harus disiapkan untuk proses seleksi tidaklah kecil. Angkanya ditaksir mencapai Rp300 juta. Alasan efisensi, dengan target jumlah pelanggan bisa mencapai 50.001 tahun ini, bisa dipertimbangkan tiga direksi sesuai hasil seleksi.

Regulasi baru yang diberlakukan itu, yakni Permendagri 23/2024, sebenarnya hanya cocok diberlakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Alasannya sebab PDAM atau Perumda di Pulau Jawa dan Sumatera rata-rata jumlah pelanggannya besar, diatas angka puluhan ribu. Bahkan ada yang diatas ratusan ribu pelanggan.

Jika regulasi tersebut diberlakukan diluar Pulau Jawa dan Sumatera, maka otomatis banyak PDAM turun kelas menjadi kategori kecil. Sebut saja, PDAM di ibukota provinsi di Pulau Papua, termasuk sebagian besar di Sulawesi turun kelas lantaran regulasi baru bernama Permendagri No.23/2024 itu cenderung tidak berpihak.

Untuk itu, Pansel yang saat ini masih berkutat mengikuti proses seleksi ini, berkonsultasi dengan pihak berwenang, yakni Kemendagri. Pansel sepatutnya menyampaikan berbagai pertimbangan ke Kemendari terkait Perumda TM Palopo demi disetujuinya tiga direksi. Semoga lobi-lobi Pansel berbuah tiga direksi sehingga Perumda TM Palopo semakin maju dan berkembang. (***)