PALOPO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo bersama tim Pemkot Palopo dan instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palopo, hari Kamis, 5 Februari 2026. Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU dan dugaan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kota ‘Idaman’ ini.

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, bersama Anggota Komisi III, Andi Muh Tazar. Keduanya mendatangi SPBU di Jalan Ahmad Razak, SPBU Pontap, serta SPBU yang berada di kawasan Salobulo untuk memantau kondisi distribusi BBM di lapangan.

Sidak ini juga untuk melakukan pemantauan SPBU sekaitan telah diberlakukannya surat edaran Walikota Palopo terkait pembatasan sementara waktu pembelian BBM di semua SPBU dalam wilayah Kota Palopo. Sesuai surat edaran tersebut, kendaraan roda dua dibatasi beli BBM hanya 5 liter per hari, dan kendaraan roda empat sebanyak 35 liter per hari.

Alfri Jamil mengatakan, DPRD turun langsung sebagai bentuk fungsi pengawasan untuk memastikan penyebab terjadinya antrean panjang kendaraan di semua SPBU di Palopo, yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, perlu ada kesesuaian antara laporan yang diterima dan kondisi riil di lapangan.

“Kami melakukan kunjungan ke SPBU-SPBU di Kota Palopo karena maraknya antrean kendaraan yang begitu panjang. Sebagai lembaga pengawasan, kami perlu melihat langsung bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Alfri.

Legislator PDIP ini menilai situasi tersebut cukup ironis, lantaran sebenarnya tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Palopo, namun antrian panjang kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU.

Dari pemantauan tersebut, tim DPRD Kota Palopo menemukan beberapa masalah pelik terkait BBM. Salah satunya, sebut Alfri, BBM non subsidi juga ternyata kerap mengalami kekosongan di SPBU. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak Pertamina.

“Bukan hanya BBM subsidi yang sulit didapatkan, BBM non-subsidi pun juga langka. Ini tentu menjadi pertanyaan kami, langkah apa yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah serta Pertamina untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Dari hasil penelusuran di sejumlah SPBU, DPRD juga menemukan adanya rekomendasi penyaluran BBM dari pemerintah melalui dinas teknis kepada kelompok-kelompok pengguna mesin. Misalnya, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Palopo mengeluarkan surat rekomendasi bagi nelayan. Termasuk pelaku UMKM, petani dan berbagai pelaku usaha lainnya juga mengantongi surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU.

Alfri mengungkapkan, besaran rekomendasi tersebut terbilang cukup signifikan, mulai dari 200 liter hingga mencapai 500 liter per kelompok. Yang mengkhawatirkan, pembelian khusus BBM dengan modal surat rekomendasi tersebut sangat rawan disalahgunakan.

Temuan itu, lanjut Alfri, akan menjadi bahan evaluasi serius. DPRD berencana mengonfirmasi kembali kepada dinas teknis terkait mekanisme dan pengawasan penyaluran BBM tersebut, termasuk memastikan peruntukannya benar-benar sesuai kebutuhan.

“Kami akan mempertanyakan apakah BBM itu benar-benar digunakan oleh kelompok yang direkomendasikan. Misalnya pada kelompok nelayan, ketika kondisi laut tidak memungkinkan untuk melaut, BBM tersebut digunakan untuk apa. Apakah disimpan untuk kebutuhan berikutnya atau ada potensi dialihkan ke tempat lain,” ujarnya.

Temuan lainnya, Alfri Jamil menyebut, pembelian BBM di SPBU juga ditengarai adanya praktik ilegal, seperti pelansir. “Saya sempat menemukan adanya pengendara sepeda motor yang keluar masuk SPBU menggunakan sepeda motor yang memiliki tempat pengisian BBM besar. Pengendara itu melarikan diri begitu melihat tim DPRD. Ada indikasi bahwa pelansir ikut berburu BBM di SPBU,” katanya.

Sekaitan dengan berbagai temuan tersebut, Alfri menegaskan, pihaknya akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait menyikapi masalah BBM di Palopo. Apalagi tidak lama lagi memasuki bulan Suci Ramadhan, stok BBM patut mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Palopo. “Kita tidak inginkan antrian panjang berlarut-larut di SPBU. Berbagai masalah yang kami temukan di SPBU akan dibahas dan dibicarakan bersama dengan instansi terkait untuk menemukan solusinya,” katanya. (wahdi)