BELOPA–Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu dari Partai Golkar, Zulkifly ikut terseret dalam pusaran skandal ‘fee Rp35 juta’ dari kelompok tani di Luwu. Bersama mantan Anggota DPR RI, Muh Fauzi, dan tiga rekannya, Zulkifly kini meringkuk dalam Lapas Palopo sebagai tahanan titipan Kejari Luwu sejak Kamis sore, 5 Februari 2026.

Kepala Kejari Luwu, Muhandas Ulimen, menyebut, Zulkifly dijadikan tersangka karena ikut berperan dalam perkara tindak pidana korupsi  dugaan suap dan gratifikasi yang diterima dari kelompok tani penerima program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2024.

Politisi muda Partai Golkar Luwu itu, sebut Muhandas, berperan menghimpun, mencari, menampung, dan memfasilitasi para kelompok P3A agar masuk ke dalam usulan dana aspirasi. Bersama tiga tersangka lainnya, Zulkifly diduga secara langsung memaksa para Ketua P3A untuk membayarkan sejumlah uang muka (fee) agar program tidak dialihkan.

Tiga tersangka tersebut, yakni Mulyadhie, A. Rano Amin dan Arif Rahman. Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 606 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Mantan Anggota DPR RI Muh Fauzi saat masih menjadi anggota DPR RI Komisi V Dapil Sulsel III periode 2019-2024 menyalahgunakan kewenangannya atas program aspirasi P3-TGAI. Tersangka Fauzi memerintahkan Rano mencari kelompok P3A yang ingin diusulkan mendapatkan bantuan namun dengan syarat wajib menyetorkan fee.

“Muhammad Fauzi sebagai anggota DPR RI Komisi V Dapil Sulsel III yang memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kemudian menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Luwu berupa kebutuhan pengairan persawahan berupa irigasi, namun disalahgunakan,” urai Muhandas.

Fauzi juga memiliki kendali atas akun yang dapat memvalidasi atau menghapus usulan dari Kelompok P3A. Tersangka akan mengalihkan program tersebut kepada kelompok lain jika ada yang tidak menyanggupi pembayaran fee. Seluruh kelompok yang diusulkan kemudian dituangkan oleh Abang, begitu suami mantan Bupati Luwu Utara ini akrab disapa, ke dalam Surat Rekomendasi Usulan P3-TGAI.

“Dalam perkara ini, kelompok tani memiliki menyetorkan uang muka sebesar Rp 35.000.000 kepada para ketua kelompok P3A,” katanya.

Program P3-TGAI yang bersumber dari dana aspirasi (pokir) sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur irigasi dengan total anggaran Rp 34,2 miliar tahun 2024. Program ini yang bertujuan mendukung produktivitas petani di Luwu.

“Program P3A-TGAI di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 tersebar di 152 titik kegiatan. Berdasarkan hasil penyidikan, seluruh titik tersebut diduga bermasalah,” ucap Muhandas.

Para tersangka diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukannya. Kelima tersangka melakukan korupsi dengan modus pungutan liar atau pemotongan dana dengan dalih ‘komitmen fee’.

“Lima tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pengorganisiran pemotongan dana hibah P3A dengan cara menekan para ketua kelompok tani untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai komitmen fee dari total anggaran yang akan dicairkan. Kelimanya sudah ditahan,” paparnya. (***)