– Terkait Pelaksanaan Pidana Kerjasama Sosial dan Pelayanan Masyarakat

PALOPO–Walikota Palopo, Hj Naili Trisal menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Palopo dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Senin (12/1/2026). Penandatanganan PKS tersebut dirangkaikan sosialisasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo.

Dalam sambutannya, Walikota Naili menyampaikan, penandatanganan kerja sama antara Pemkot Palopo dan Bapas Kelas II Palopo merupakan bentuk nyata komitmen Pemkot Palopo menyediakan tempat pembinaan dan integrasi sosial para narapidana.

“Sebagai Walikota Palopo, saya akan memberikan arahan kepada segenap jajaran Pemkot Palopo untuk segera menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang sangat strategis ini,” kata Walikota Naili.

“Kita sadari bahwa kebijakan ini selaras dengan semangat pembangunan Kota Palopo yang inklusif dan berkeadilan sosial. Untuk itu ikutilah sosialisasi ini dengan baik, karena keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan komitmen kita selaku aparatur daerah,” lanjut Walilota Naili.

Walikota Naili berharap terobosan ini dapat menjadi contoh dan praktik baik bagi pelaksanaan pidana kerja sosial di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo Alkausar, S.Ag., MH menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam peningkatan, pemahaman terhadap kebijakan pemidanaan baru.

Dimana diketahui bahwa KUHP dan KUHAP yang baru membawa perubahan dalam paradigma sistem pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientitas pada penjaraan, tetapi juga mengedepankan pidana alternatif, yang bersifat edukatif, produktif serta memberikan kemanfaatan langsung bagi masyarakat tanpa mengabaikan rasa keadilan.

“Bapas merupakan unit pelaksana teknis Ditjen Pemasyarakatan memberi tugas melaksanakan pembimbingan pemasyarakatan, pendampingan, dan pembinaan, serta pengawasan,” katanya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kata Alkautsar, tentu Bapas Palopo memerlukan dukungan, kolaborasi, dan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan khususnya dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Kota Palopo merupakan kota pertama di lingkungan kerja Bapas kelas II Palopo melakukan penandatanganan PKS sekaligus sosialisasi secara langsung. Dan ini merupakan wujud komitmen bersama Pemkot dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP yang terbaru,” katanya.

Kegiatan ini diikuti Unsur Forkopimda Kota Palopo, sejumlah pimpinan perangkat daerah sejajaran Pemkot Palopo, para camat dan lurah kota Palopo serta pimpinan perguruan tinggi. (rls/nada)