PALOPO–Walikota Palopo, Hj Naili Trisal, mengawali pemerintahannya di Tahun 2026, meraih penghargaan bergengsi bidang kesehatan dari BPJS Kesehatan, yakni Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Penghargaan ini diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026) lalu.

Naili didampingi Kadis Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, sangat berbahagia menerima penghargaan tersebut. Apalagi, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya dua daerah yang meraih predikat utama UHC Award 2026, yakni Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur.

Diketahui, UHC Award terdiri dari tiga kategori, yakni kategori tertinggi utama, madya dan pratama. “Alhamdulillah, Kota Palopo meraih kategori utama di Sulsel bersama Luwu Timur,” kata Kadis Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah yang ikut mendampingi Walikota Naili menerima penghargaan tersebut.

Menurut Irsan, daerah peraih kategori utama UHC Award harus memenuhi tiga indikator. Yakni pertama, UHC tidak memiliki tunggakan premi BPJS Kesehatan di tingkat kabupaten/kota, kedua angka kepemilikan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan diatas 90 persen, dan ketiga angka keaktifan peserta BPJS Kesehatan diatas angka 80 persen.

“Kota Palopo meraih kategori utama karena memenuhi tiga indikator tersebut. UHC Palopo capai 94 persen, termasuk khusus untuk masalah tunggakan, Kota Palopo mencapai 91 persen keaktifan di semua segmen, termasuk mandiri dan swasta,” urai Irsan.

Disisi lain, Kota Palopo dibawah pemerintahan Walikota Naili, mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk menyubsidi premi puluhan ribu warga Palopo untuk layanan kelas III BPJS Kesehatan di tahun anggaran 2026, yakni sebesar Rp25 miliar.

“Jadi penghargaan UHC Award utama 2026 yang diraih Kota Palopo ini merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Kota Palopo untuk melindungi jaminan kesehatan masyarakat di Kota Palopo,” kata Irsan.

Diketahui, sebanyak 270 kabupaten/kota dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia menerima UHC Award 2026. UHC Award merupakan
penghargaan sebagai bentuk apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

Dikatakan Ghufron Mukti, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.

“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.

Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. Ghufron menambahkan, berdasarkan penelitian LPEM FEB UI pada tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat
kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

“Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” katanya. (****)