PALOPO–Walikota Palopo, Hj Naili menegaskan, selama memimpin Kota Palopo bersama wakilnya, Akhmad Syarifuddin Daud, tidak akan mengenal istilah pungutan liar (pungli), manipulatif, dan konflik kepentingan. Dia menyatakan tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pejabat ataupun ASN hingga tenaga kontrak jika melakukan praktik-praktik tidak terpuji tersebut.
“Saya tidak akan toleransi pejabat, ASN, termasuk tenaga kontrak yang melakukan pungli kepada masyarakat. Layani masyarakat dengan baik, cepat, mudah dan efisien, jangan ada pungli,” tandas Naili di hadapan jajaran Pemkot Palopo, di hari pertama berkantor, Rabu (6/8/2025).
Walikota perempuan pertama di Sulsel ini meminta jajaran Pemkot Palopo di semua tingkatan agar bekerja tepat waktu, bekerja dengan hati, dan menjunjung tinggi etika birokrasi. “Ini harga mati demi terlayaninya masyarakat dengan baik,” katanya.
Ditegaskan Naili, dirinya yang saat ini diberi amanah memimpin Kota Palopo, prinsipnya bukan hanya sebagai walikota. Tetapi dia menyebut dirinya sebagai pelayan masyarakat. “Kita semua, termasuk saya, pelayan masyarakat. Karena itu, mari bersama-sama membangun Palopo yang lebih maju, adil, bersih, dan bermartabat,” ujar Naili.
Yang menarik, Naili menyampaikan akan membuka kanal pelaporan publik, dimana masyarakat nantinya bisa menyampaikan berbagai hal terkait layanan pemerintahan, aspirasi, dan berbagai hal. Termasuk bisa mengadukan jika ada pejabat, ASN hingga tenaga kontrak melakukan pungli, melanggar regulasi, dan menyalahi etika birokrasi. “Kanal pelaporan publik ini akan menjadi jembatan aspirasi saya dengan masyarakat,” katanya.
Di hari pertama berkantor, Naili juga menyampaikan dirinya bersama wakilnya akan melakukan pembenahan birokrasi Kota Palopo. Dia menyebut, dalam pemerintahannya, dia mengajak jajaran Pemkot Palopo menyongsong era baru birokrasi yang melayani.
“Aroma perubahan harus dimulai dari tubuh birokrasi sendiri. Birokrasi tidak lagi boleh hanya sibuk dengan rutinitas, melainkan harus
menjadi motor penggerak perubahan, pelayan rakyat yang hadir di tengah masyarakat dengan solusi, bukan prosedur yang rumit,” katanya.
Sejalan itu, Naili menyebut dirinya akan membangun birokrasi bersih dari praktik-praktik tidak terpuji, cepat dalam mengambil keputusan,
responsif terhadap keluhan masyarakat, dan kreatif dalam mencari solusi dan inovasi pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Naili mengajak jajaran Pemkot Palopo untuk mendukung dan fokus terhadap program prioritas 100 hari kerja.
Yang pertama, dalam 100 hari pertama, Naili menyatakan akan fokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan transparan,
percepatan realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah dan tata kelola keuangan. “Saya juga akan melakukan konsolidasi internal untuk memastikan sinergi antarlembaga,” katanya.
“Saya tegaskan, setiap kepala perangkat daerah akan diminta menandatangani kontrak kinerja yang terukur, sebagai bentuk komitmen terhadap capaian pembangunan dan pelayanan publik,” lanjut Naili.
Naili menegaskan, dalam lima tahun ini, dia mengajak semua stakeholder terkait untuk bersama membangun “PALOPO BARU”. Menurut dia, visi “Palopo Baru” bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kolektif.
“Palopo Baru berarti pemerintahan yang hadir dan dipercaya, infrastruktur yang layak dan merata, ekonomi masyarakat yang tumbuh inklusif,
generasi muda yang produktif, kota yang bersih, sehat, dan tangguh menghadapi tantangan iklim dan zaman,” tegasnya.
Untuk itu, Naili mengajak seluruh aparatur pemerintahan Kota Palopo untuk bersama-sama menanggalkan ego sektoral, dan menjadikan kerja kolaboratif sebagai budaya baru.
“Palopo tidak akan bisa dibangun oleh satu orang, satu jabatan, atau satu lembaga. Palopo hanya bisa maju jika kita semua bekerja dalam satu barisan. Mari kita mulai babak baru ini dengan semangat, keikhlasan, dan integritas,” tandasnya. (nada)

