PALOPO–Hari pencoblosan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo tinggal menghitung hari, tepatnya 24 Mei 2025. PSU ini akan diikuti empat pasangan calon (Paslon) untuk memperebutkan kursi kepemimpinan lima tahunan di Kota Palopo.
Jelang pencoblosan PSU, sejumlah warga Kota Palopo menitipkan harapan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar, demokratis, dan endingnya menghasilkan pemimpin Kota Palopo lima tahun kedepan sesuai pilihan rakyat. Termasuk warga berharap PSU tidak lagi terulang.
“Harapannya, PSU tidak lagi terjadi,” kata Arfan, salah seorang warga Kota Palopo kepada KORAN SERUYA, Rabu (13/5/2025).
Arfan berpendapat, jika terjadi PSU jilid II di Kota Palopo, tentu saja masyarakat terkena dampaknya karena anggaran APBD Kota Palopo akan terserap untuk pelaksanaan PSU, sehingga program pembangunan tidak berjalan. “Tentulah masyarakat yang merasakan dampaknya karena tidak ada pembangunan. Anggaran APBD terpakai untuk PSU. Makanya, jangan lagi terulang PSU,” harap Arfan.
Tak hanya itu, Arfan berpendapat, jika terjadi lagi PSU di Palopo, pertanda tidak berjalannya proses demokrasi secara sehat di daerah ini. “Kinerja penyelenggara juga patut dipertanyakan,” katanya.
Warga lainnya, Riswan ikut berharap agar PSU jilid II tidak terjadi di Palopo. “Tentunya kita berharap PSU ini bisa berjalan lancar dan damai, semua masyarakat bisa saling merangkul meskipun berbeda pilihan. Tentunya harapan kita PSU tidak terjadi lagi,” kata warga Wara Selatan ini.
Dalam pandangan Riswan, jika PSU terjadi kembali di Palopo, maka menandakan demokrasi di Palopo berjalan buruk disebabkan berbagai faktor. Salah satunya, penyelenggara tidak ‘becus’ mengawal dan melaksanakan Pilkada.
Dia juga menilai PSU membutuhkan banyak anggaran sehingga sangat disayangkan jika PSU di Palopo tidak terulang untuk kedua kalinya. “Bagaimana pemerintah mau membangun kalau anggaran yang ada di APBD terpakai untuk PSU,” katanya.
Sementara itu, Thamrin, warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur Palopo, menilai, jika penyelenggara, terutama KPU tidak bekerja profesional dan tidak menjaga netralitasnya, maka PSU jilid II sangat memungkinkan terjadi. “Kita berharap PSU tidak lagi terjadi. Tetapi PSU bisa tidak terjadi kalau penyelenggara benar-benar bekerja profesional dan melaksanakan regulasi kepemiluan dengan benar,” ujarnya.
Thamrin ikut sependapat, jika PSU terulang, maka masyarakat Kota Palopo akan terkena dampaknya, yakni berbagai program pemerintah tidak berjalan baik. “Ini saja PSU sudah menguras puluhan miliar dana APBD Palopo, bagaimana lagi jika terjadi PSU jilid II? Tentulah pembangunan di Palopo tahun ini mandek,” katanya. (haswan)