PALOPO–Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatat ada 9 daerah yang masuk zona rawan terjadinya pelanggaran di Pilkada 2024. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang merupakan dua isu krusial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pada Pilkada serentak.
Dari 9 daerah tersebut, khusus daerah rawan politik uang, tiga diantaranya ada di wilayah Luwu Raya masing-masing Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Luwu Timur.
Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli. “Ada sembilan daerah, termasuk Kota Palopo, Luwu dan Luwu Timur di wilayah Luwu Raya,” kata Mardiana Rusli.
Ia menjelaskan bahwa masalah ini, terpotret dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 lalu. Di mana banyak kasus terkait politik uang dan netralitas ASN ditangani di beberapa daerah.
Adapaun permasalahan politik uang rawan terjadi di daerah lainnya di Sulsel, yakni Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Pangkep, dan Tana Toraja.
Tak hanya soal politik uang, Bawaslu Sulsel juga mencatat daerah rawan soal netralitas ASN di Sulsel. Kota Palopo termasuk diantaranya, termasuk Bantaeng, Takalar, Pinrang, dan Tana Toraja,” jelasnya.
Meskipun pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, Mardiana menegaskan bahwa tingkat penanganan kerawanan juga harus ditingkatkan.
Semua daerah yang disebutkan akan menjadi fokus pencegahan ke depan dan menjadi prioritas pengawasan Bawaslu. “Yang pasti kita memaksimalkan kerja-kerja pengawasan kita,” tuturnya.
Ia juga membeberkan soal potensi praktik politik uang dan ketidaknetralan ASN mungkin masih tinggi dalam Pilkada serentak 2024.
Namun, Mardiana tidak bisa memastikan seberapa tinggi praktek tersebut. Kendati begitu, mitigasi risiko perlu dilakukan agar tidak terjadi peristiwa yang berulang dan untuk memastikan kinerja pengawasan tetap optimal.
Makanya, melalui kegiatan sosialisasi Instrumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Berbasis Data IKP di Hotel Aryaduta Makassar, yang dilakukan Bawaslu RI, Mardiana berharap semua elemen bisa terlibat untuk memaksimalkan pengawasan “Indeks kerawanan ini menjadi penting untuk melakukan pemetaan, misalnya daerah mana saja yang tinggi politik uangnya,” paparnya. (***)
