PENJABAT (Pj) Walikota Palopo, Asrul Sani menegaskan, dirinya tidak pernah mengarahkan atau meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih dikenal dengan sebutan PNS, untuk memilih calon walikota (Cawalkot) tertentu jelang perhelatan Pilkada Palopo 2024.
Dia menyatakan dirinya senantiasa menjaga netralitas menghadapi pesta demokrasi lima tahunan di Kota Palopo.
Sebaliknya, Asrul Sani yang akan genap satu tahun menjabat Pj Walikota pada bulan September 2024 mendatang, mengaku dalam berbagai kesempatan, senantiasa mengingatkan ASN di jajaran Pemkot Palopo agar menjaga netralitas.
“Saya pertegas, saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengarahkan ASN memilih Cawalkot manapun, yang akan maju Pilkada Palopo. Saya harus menjadi contoh bagi seluruh ASN di Palopo, sehingga harus menjaga netralitas,” kata Asrul Sani, Minggu (4/8/2024).
Asrul Sani menyampaikan hal tersebut menjawab selentingan kabar yang beredar di tengah masyarakat, bahwa ada oknum pejabat penting di jajaran Pemkot Palopo yang mulai mengarahkan ASN di jajaran Pemkot Palopo, untuk memilih Cawalkot tertentu.
Termasuk pernyataan tersebut menjawab pemberitaan website KORAN SERUYA hari Jumat, 2 Agustus 2024 lalu, dengan judul berita “Pj Walikota dan Sekda Palopo Jaga Netralitas, Jangan “Arahkan” PNS Pilih Cawalkot Tertentu…. Termasuk ASN Wajib Netral.”
Dia mengatakan, dirinya telah berulangkali mengingatkan dan mempertegaskan kepada ASN untuk netral dari segala kegiatan politik praktis. Termasuk ikut mendukung atau mengkampanyekan calon kepala daerah jelang Pilkada 2024.
Asrul Sani menegaskan, dirinya yang diberi amanah menjabat Pj Walikota Palopo tidak akan melindungi ASN yang mencoba-coba tidak netral. Dia menyebut akan memberikan sanksi yang berat bagi ASN yang terlibat pada Pilkada 2024 dengan tidak menjaga netralitasnya.
Dia mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk mengikuti arah Presiden Joko Widodo yang meminta ASN menjaga netralitasnya dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan.
“Kami (Pemkot Palopo) telah memberikan sosialisasi secara intensif untuk mencegah keterlibatan ASN di dunia politik jelang Pilkada.
Kami juga juga akan memperketat pengawasan, hingga di ranah sosial media para pegawai,” katanya.
Untuk itu, Asrul Sani kembali mengingatkan jajarannya dan ASN agar berpegang teguh untuk menjaga netralitasnya di Pilkada 2024. “Beragam sanksi menanti ASN yang tidak netral mulai teguran hingga sanksi terberat pemecatan,” tandasnya. (***)
