PALOPO–Ratusan tenaga honorer yang bekerja di jajaran Pemkot Palopo mendatangi kantor DPRD, Selasa (21/1/2025) untuk meminta kejelasan terkait pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya untuk tenaga honorer paruh waktu yang hingga kini nasibnya masih menggantung.
Ketua Forum Honorer Kota Palopo, Ahmad, menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk meminta penjelasan mengenai status tenaga honorer, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Ahmad menyoroti masalah utama yang dihadapi oleh tenaga honorer paruh waktu, yang hingga saat ini tidak kunjung mendapat kepastian.
“Kami datang ke DPRD untuk meminta kejelasan, terutama terkait status teman-teman honorer, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Masalah utama adalah status tenaga paruh waktu yang masih menggantung,” ujar Ahmad.
Nah, saat berada di DPRD Palopo, para honorer menyampaikan tuntutan sebagai aspirasinya. Adapun tuntutan Forum Honorer Kota Palopo adalah sebagai berikut:
1. Meminta kepastian kapan tuntutan honorer berstatus R1, R2, dan R3 akan diangkat menjadi ASN penuh waktu.
2. Meminta pemerintah pusat untuk membuatkan Kepres tentang pengangkatan seluruh honorer Database BKN R1, R2, dan R3 menjadi ASN PPPK Penuh Waktu.
3. Segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur agar belanja pegawai tidak melebihi 30%.
4. Mendesak DPRD Kota Palopo untuk memberi alokasi anggaran terkait penyelesaian tenaga honorer Database BKN R1, R2, dan R3 sesuai dengan arahan Kemendagri.
5. Meminta untuk menunda rekrutmen CPNS sampai penuntasan seluruh tenaga honorer Database BKN R1, R2, dan R3 menjadi PPPK Penuh Waktu.
6. Meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kota Palopo untuk mengakomodir tenaga honorer dari sekolah swasta (TK, SD, SMP) dalam seleksi PPPK Tahap II.
a. Mengembalikan guru mata pelajaran yang mendaftar di Tendik (Tenaga Kependidikan) sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
b. Mengakomodir guru TK yang berstatus K2 di TK Swasta untuk mengikuti PPPK Tahap II
Sejalan dengan aspirasi tersebut, dikutip dari kabarpublik.com, Ahmad berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan masa depan tenaga honorer.
Dia juga menilai bahwa pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya belum memberikan solusi yang jelas, dengan pemerintah pusat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah daerah. “Diskusi tadi belum memberikan kejelasan. Pemerintah pusat menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada daerah, tapi sejauh ini belum ada solusi yang nyata,” tambahnya.
Lebih lanjut Ahmad mengkritisi sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia mengharapkan adanya rencana konkret dari pemerintah daerah, termasuk kemungkinan penyelesaian secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kami berharap ada rencana konkret, apakah ini bisa diselesaikan secara bertahap dalam dua tahun, atau apakah status kami akan tetap seperti ini. Kejelasan itu sangat penting bagi kami,” tegas Ahmad.
Ia juga meminta agar DPRD Palopo dapat menjadi jembatan yang memperjuangkan aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah daerah, agar masalah ini segera mendapatkan solusi yang jelas. “Kami hanya ingin kepastian, apakah ada solusi konkret atau tidak. Itu yang menjadi harapan seluruh tenaga honorer,” katanya. (nada)
