BELOPA–Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu yang digelar Selasa (26/11/2019) malam lalu, dipending Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu.
Rapat pembahasan yang dilaksanakan di ruang musyawarah kantor DPRD Luwu, dipimpin oleh Ketua DPRD, Rusli Sunali, dipending karena pihak Dinkes tidak bisa memberikan penjabaran anggaran pengadaan 3 item pengadaan, yakni pengadaan mobil operasional, pengadaan kendaraan bermotor, serta pengadaan Ambulance 2 unit yang dinilai anggarannya tidak sesuai. Selain itu, pihak Dinkes juga tidak mengetahui peruntukan kendaraan mobil operasional RS tersebut dan jumlah unit motornya.
Dalam RKA tertera pengadaan mobil operasional Rumah Sakit sebesar Rp3 miliar belanja modal peralatan mesin yakni pengadaan alat angkutan darat bermotor Rp3 miliar, dan pengadaan kendaraan bermotor khusus yakni pengadaan mobil ambulance emergency single gardan 2 unit Rp3 miliar. Dari 3 item pengadaan tersebut total anggaran yang usulkan sebesar Rp9 miliar anggaran ini bersumber dari DAU Tambahan.
Anggota DPRD Luwu, Wahyu Napeng, dalam pembahasan tersebut mempertanyakan rincian anggaran pengadaan kendaraan mobil operasional, diperuntukan untuk siapa, berapa jumlah unit motor, kemudian diperuntukkan untuk siapa. Dimana setiap item pengadaan ini masing-masing dianggarkan sebanyak Rp3 miliar.
Selain kendaraan mobil operasional, Wahyu juga mempertanyakan pengadaan 2 unit mobil ambulance seperti apa, yang menggunakan anggaran sebanyak Rp3 miliar.
Wahyu mengatakan terkait pengadaan ambulance, tidak ada masalah karena untuk kepentingan masyarakat. Tapi menurut dia, ang menjadi masalah adalah anggaran yang tinggi dan hanya 2 unit.
“Dalam rapat pembahasan ini, kita harapkan agar semua pengadaan baik mobil operasional dan kendaraan bermotor harus jelas peruntukannya, harus jelas berapa unit dan diperuntukkan kemana. Jangan sampai anggaran yang besar ini mubassir, sementara masih banyak program yang memiliki asas manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Legislator Luwu ini juga menyampaikan bahwa anggaran yang digunakan untuk tiap program harus pro rakyat. Sehingga semua yang diprogramkan memiliki asas manfaat kepada masyarakat Kabupaten Luwu.
“Kita harapkan agar anggaran yang di usulkan ini Pro Rakyat, Sehingga semua yang di programkan memiliki asas manfaat kepada masyarakat Kabupaten Luwu, sehingga bisa sejahtera,” harapnya.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Dinkes Luwu tidak mampu merasionalisasikan dan menjabarkan anggaran tersebut. Dinkes mengaku bahwa anggaran yang dimasukkan itu belum final dan kemungkinan salah ketik.
“Anggaran ini belum final dan untuk alokasi anggarannya masih bisa berubah, dan kami tidak tau, dan kemungkinan itu salah ketik terkait jumlah anggaran dan sumber anggarannya,” ujar, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Aqifa Daniar.
Sementara itu, Pimpinan Rapat, Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, rapat pembahasan Dinkes Luwu ia pending setelah mendengarkan kritik dan saran dari anggota DPRD Luwu. “Pembahasan Dinkes kita tunda untuk dilanjutkan besok pagi (hari ini), kita harap agar Dinkes Luwu membawa RKA-nya,” ucap, Rusli, sembari melanjutkan Rapat Pembahasan untuk Dinas Lingkungan Hidup. (fit)
