JAKARTA — Bupati Luwu, Basmin Mattayang bersama Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di jalan Medan Merdeka Utara No.7-8, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022) lalu.
Audiens tersebut dalam rangka konsultasi terkait usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah, dimana Kabupaten Luwu sebagai daerah induk. Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima oleh Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Valentinus Sudarjanto Sumito.
Valentinus menjelaskan, terkait Kebijakan Penataan Daerah di Indonesia serta kondisi terkini dan peluang pemekaran daerah. “Pemekaran daerah dilakukan melalui seleksi ketat dengan mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek, baik regulasi maupun kondisi sosial dan politik, kondisi fiskal dan ekonomi nasional”, jelasnya.
Menurutnya ada beberapa point penting yang harus menjadi perhatian dalam proses pemekaran daerah. Termasuk diantaranya adalah perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait estimasi jumlah daerah baru dalam lampiran RPP tentang Desartada. Perlu memperhitungkan secara seksama kemampuan keuangan negara dan stabilitas politik nasional dalam tahapan pemilu 2024 jika kebijakan moratorium akan dibuka.
Valentinus juga mengungkapkan, banyak usulan pembentukan daerah baru yang diterima Dirjen Otda. Jumlahnya sudah mencapai 326 usulan.
“Tim pengusul/pengkaji usulan pemekaran tetap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder hingga provinsi untuk melengkapi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan lainnya sebagaimana diamanatkan UU 23/2014”, lanjutnya.
Dirjen Otda Kemendagri membuka ruang untuk menerima konsultasi terkait penyiapan pemenuhan persyaratan pembentukan daerah persiapan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat dan DPR untuk memberlakukan kembali pemekaran daerah.
Bupati Luwu menyampaikan bahwa kedatangannya bersama beberapa kepala OPD dan para Kabag Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu ke Dirjen Otda Kemendagri adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Luwu bersama DPRD untuk terus mengawal proses pembentukan DOB Luwu Tengah.
“Tanggal 25 Oktober 2022, Pemkab Luwu bersama DPRD telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat walmas serta Komite Pemekaran DOB Luwu Tengah (Kompak). Nah, atas dasar itulah kita ke Dirjen Otda untuk konsultasi agar diberi petunjuk bagaimana langkah selanjutnya”, kata Basmin. (mat)
===========================================
