JAKARTA — Sidang sengketa Pilkada Palopo, kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/02/2024). Ketua Majelis Hakim, Saldi Isra, sempat menanyakan adanya dua ijazah yang berbeda tulisan yang dikeluarkan oleh PKBM Yusha Tahun 2016 kepada Kepala Sekolah PKBM Yusha, Bonar Jhonson. Dua ijazah yang diperbandingkan atas nama Sarito dan Ihwan Saat.
” Saya tanya kenapa bisa berbeda padahal tahunnya sama,” tanya Saldi kepada Bonar Jhonson. ” Saya kurang paham,” kata Bonar singkat. Sikap yang ditunjukkan Bonar Jhonson kali ini, berbeda dengan sidang sebelumnnya. Saat itu, Bonar dengan nada lantang menegaskan bahwa Trisal Tahir benar adalah muridnya dan ikut belajar Sabtu -Minggu di PKBM Yusha. ” Benar, Trisal Tahir adalah siswa kami,” katanya saat itu.
Adapun Pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Wawan Sofwanuddin mengatakan pada tahun 2016, yang berhak mengeluarkan ijazah adalah Suku Dinas Pendidikan. Bukan sekolah. ” Ijazah ditulis oleh Tim yang dibentuk Dinas Pendidikan. Sekolah tidak berhak mengeluarkan ijazah. Termasuk daftar hadir pada saat ujian nasional ditulis oleh Dinas Pendidikan,” kata Wawan yang juga ikut bersaksi di DKPP.
Sidang sengketa Pilkada Palopo hanya digelar kurang lebih 30 menit. Padahal, sidang sebelumnya berlangsung hingga beberapa jam. ” Kami sudah mendapatkan bukti-bukti. Kami akan mendudukan perkara ini dengan benar untuk keputusan hakim,” kata Saldi Isra. Setelah sidang ini hakim akan berembuk dan selanjutnya akan memutuskan pilkada Palopo. (*)
