# Bupati Lutim Inginkan Keberlangsungan PT Vale Harus Dikawal di Luwu Timur
KORANSERUYA.COM–Gubenur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman seharusnya mendukung Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman, memperjuangkan 11 isu strategis pertambangan yang diajukan ke PT Vale Indonesia Tbk. Bukan sebaliknya, Andi Sudirman Sulaiman yang akrab disapa ASS, malah menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale untuk mengelola tambang nikel di Lutim.
Nah, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang menolak perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Vale Indonesia Tbk di wilayah Lutim, dalam rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja (panja) Vale dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (8/9/2022) lalu, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan di wilayah Luwu Raya, terkhusus di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Musababnya, Andi Sudirman menyatakan menolak perpanjangan IUP PT Vale di wilayah Lutim, yang masuk dalam wilayah Luwu Raya, tidak melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah Luwu Raya, terutama Lutim. Apalagi, penolakan Andi Sudirman terkait perpanjangan IUP PT Vale Indonesia Tbk tidak sejalan dengan keinginan Bupati Lutim, H. Budiman, yang jauh-jauh hari telah mengisyaratkan setuju perpanjangan IUP PT Vale di Lutim.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati Lutim telah mengisyaratkan setuju kontrak karya PT Vale diperpanjang, untuk 35 tahun berikutnya. Kontrak karya PT Vale akan berakhir tahun 2025 mendatang.
Budiman misalnya, saat menghadiri rapat kerja Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, di Sorowako, tanggal 29 Maret 2022 lalu, menyampaikan bahwa keberlangsungan operasi PT Vale di Lutim harus terus didukung dan dijaga agar dapat terus berkontribusi untuk kemajuan wilayah Lutim, terutama peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur. Termasuk berbagai program sosial PT Vale dinilai sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat produk unggulan di kawasan perdesaan pada program pengembangan kawasan perdesaan.
Karena itu, Budiman memastikan akan menjaga dan mengawal kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk, di “Bumi Batara Guru”, julukan Lutim. Apalagi Budiman menilai, PT Vale selama ini sangat baik mengelola lingkungan pada aktivitas tambangnya.
“Keberlangsungan operasi PT Vale di Lutim harus terus didukung agar dapat berkontribusi, peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Melalui program sosial PT Vale ikut juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat produk unggulan di kawasan perdesaan pada program pengembangan kawasan perdesaan,” kata Budiman, saat menghadiri pada rapat kerja Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, di Sorowako, pada Selasa (29/3/2022) lalu.
Pemkab Lutim dan berbagai elemen terkait di daerah itu, kata Budiman, patut menjaga kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk. “Upaya PT Vale menjaga daya dukung lingkungan pada aktivitas tambangnya terus kita kawal dengan menjaga kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk di Luwu Timur. Dengan luasan lebih dari 70 ribu hektare, selain untuk kegiatan tambang sebagian besar luasan kontrak karya ini mereka peruntukan untuk catchment area,” kata Budiman.
Menurut dia, hubungan komunikasi dengan PT Vale tentunya akan terus diperbaiki dengan membangun kolaborasi yang produktif dan saling memberikan masukan. Apalagi, Bupati Budiman menyebut PDRB Luwu Timur 40% dikonstribusikan dari sektor tambang.
Apalagi kata Budiman, PT Vale dinilai sangat berkomtimen untuk memenuhi 11 isu strategis pertambangan yang menjadi kewenangan perusahaan, yang diajukan Pemkab Lutim ke PT Vale. Menurut Budiman, 11 isu strategis pertambangan tersebut merupakan harapan masyarakat terhadap perusahaan yang memang harus mendapatkan perhatian dan respon dari PT Vale.
Dikatakan Budiman, program seperti bantuan beasiswa untuk S2 dan S3 sudah berjalan yang dikerjasamakan Pemkab dan PT Vale, pemberdayaan kontraktor lokal juga terus diperbaiki dalam hal tender pekerjaan, kemudian program pasca tambang sebagaimana rencana pembangunan Sawerigading Park yang terus mengalami progress pembangunan. “Terima kasih atas komitmen PT Vale Indonesia untuk memenuhi 11 Isu strategis pertambangan,” kata Budiman.
Sementara itu, aktivis buruh di Luwu Timur dari MPO EKSKAB FSPBI Luwu Timur, Abdul Rauf Dewang berpendapat, sangat tidak tepat Gubernur Sulsel menolak perpanjangan IUP PT Vale di wilayah Lutim. Dia menyebut, menolak perpanjangan IUP PT Vale bukan solusi.
Sebaliknya, Abdul Rauf Dewang menyebut, Gubernur Sulsel seharusnya mendukung Bupati Lutim dalam memperjuangkan 11 isu strategis pertambangan yang telah diajukan Pemkab Lutim ke menajemen PT Vale. “Termasuk didalamnya Pak Gubernur mendukung Pemkab Lutim soal pembenahan CSR tambang PT Vale ke daerah, pemberdayaan kontraktor lokal, memperjuangkan agar PT Vale memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, dan beberapa poin dari 11 poin yang telah disampaikan Bupati Luwu Timur ke PT Vale,” katanya.
Dikatakan Abdul Rauf, yang lebih paham terkait kondisi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur, bukanlah Gubernur Sulsel sendiri, tetapi didalamnya kepala daerah di Lutim, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Selama menambang sekitar 50 tahun di Lutim, Abdul Rauf mengapresiasi PT Vale. “Sejauh ini, Pemerintah Pusat dan masyarakat sekitar Luwu Timur sangat mengapresiasi tata kelola perusahaan terhadap lingkungan karena PT Vale sangat menjaga lingkungan tempat mereka beroperasi. PT. Vale ini sudah beroperasi lebih dari 50 tahun, tapi penghijauannya berjalan terus menerus, air danau tetap terjaga,” katanya.
Dari sisi kemanusiaan, PT Vale juga sering ikut andil berkonstibusi, apalagi saat terjadi bencana alam, PT Vale senantiasa mengirimkan bantuan baik tenaga maupun materi ke lokasi bencana. “PT Vale juga telah menjalankan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan “Good mining practise”, menjaga hubungan industrial yang baik, mengutamakan safety, dan senantiasa menjaga kesejahteraan buruh yang bekerja di PT Vale dan kontraktornya,” katanya.
Karena itu, Abdul Rauf menegaskan, terkait pernyataan sikap Gubernur Sulsel yang menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale di Lutim, akan menuai sorotan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Luwu Raya, terkhusus di Lutim.
“Apalagi selama ini, Gubernur Sulsel belum pernah membicarakan hal tersebut (penolakan) dengan berbagai pemangku kepentingan di Luwu Raya, terkhusus di Lutim. Ini khan Pak Gubernur langsung menyatakan penolakan tanpa terlebih dulu mengajak berbagai pemangku kepentingan di daerah ini, termasuk dengan Datu Luwu,” katanya.
Tak hanya itu, Abdul Rauf juga meragukan, jika tambang dikelola BUMD milik Pemprov Sulsel, tidak akan berjalan baik. “Pertanyaan saya, kalau lahan tambang diberikan kepada Pemerintah, apakah ada jaminan BUMD bentukan Pemprov Sulsel akan mengelola tambang lebih baik dari PT Vale? Apakah Perusda juga sudah siap dengan perangkat yang dibutuhkan saat mengelola pertambangan yang punya reputasi sangat baik dalam tata kelola perusahaan pertambangan selama ini? Saya malah menilai, jika tambang di Luwu Timur dikelola BUMD akan sangat buruk, terutama terkait penanganan lingkungan. Malah akan mendatangkan bencana besar bagi Lutim,” katanya..
Sementara itu, Anggota DPRD Luwu Timur, Abduh ikut meragukan jika tambang nikel yang ada di Lutim dikelola BUMD bentukan Pemprov Sulsel jika benar kontrak karya PT Vale tidak diperpanjang. “Secara pribadi saya meragukan kemampuan Pemprop Sulsel mengelola tambang nikel di Lutim, dibandingkan PT Vale yang sudah berpengalaman,” katanya.
Tak hanya itu, Abduh menyebut, seharusnya Gubernur Sulsel duduk satu meja dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan di Lutim, membicarakan masalah perpanjangan kontrak karya PT Vale. “Masalah ini harus duduk bersama membicarakan dengan matang bersama pemangku kepentingan termasuk DPRD dan tokoh masyarakat. Masalah ini sangat terkait kepentingan orang banyak di Lutim,” tegas dia.
Dikatakan Abduh, PT Vale merupakan perusahaan asing yang cukup baik. Dari sisi reboisasi pasca tambang, kemudian safety para pekerja. Menurutnya, yang perlu ditindaklanjuti di Vale adalah bagaimana agar putra-putra daerah bisa memegang peran yang cukup strategis, serta konsen terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. “Saya lebih cenderung menindaklanjuti 11 poin issue strategis yang pernah dilayangkan secara terbuka oleh bupati Lutim Budiman ke PT Vale. Bagi saya ini langkah cerdas yang dilakukan oleh bupati dan ini sangat direspons oleh masyarakat Lutim,” ujarnya. (liq)
