PALOPO–Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memuji Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan, dinilai sebagai salah satu kota di Indonesia dengan kondisi inflasi yang sangat baik dan terkendali. Tito menobatkan Kota Palopo sebagai yang terbaik atau terendah di antara 98 kota di seluruh Indonesia.
Mendagri menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 sekaligus rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Triwulan II Tahun 2026, Senin (07/09/2026).
Rakor tersebut berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Kota Palopo dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Palopo.
Berdasarkan paparan dalam rakor tersebut, inflasi Kota Palopo di bawah kepemimpinan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal hanya tercatat sebesar 1,73 persen.
Mendagri Tito mengungkapkan bahwa inflasi nasional secara tahunan (year on year) saat ini berada pada angka 3,19 persen. “Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 2,8 persen. Sementara itu, secara bulanan atau month to month, inflasi kita tercatat sebesar 0,21 persen,” ungkap Tito Karnavian.
Ia menambahkan, kenaikan tersebut terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dari periode Juli ke Agustus 2026.
“Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga antara lain daging ayam, beras, cabai rawit, dan ikan segar. Di sisi lain, sektor transportasi justru tercatat mengalami deflasi atau penurunan harga secara bulanan,” jelasnya.
Tito juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pergerakan harga beras di wilayah masing-masing.
“BPS memiliki data detail kabupaten dan kota mana saja yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga. Data ini harus dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan langkah intervensi spesifik di lapangan,” tegas Tito.
Langkah intervensi tersebut dapat dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan operasi pasar murah, serta kebijakan lain demi menjaga stabilitas harga pangan.
Pemerintah daerah juga diminta untuk mewaspadai potensi penurunan produksi pangan akibat musim kemarau panjang yang mengancam ketersediaan pasokan.
Di sisi lain, pencapaian luar biasa ditorehkan oleh Kota Palopo. Daerah ini dinilai sebagai salah satu wilayah dengan kondisi inflasi yang sangat baik dan terkendali.
Menutup arahannya, Tito kembali mengingatkan arti penting pengendalian inflasi guna menjaga keseimbangan ekosistem ekonomi.
“Pemerintah harus hadir mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi karena akan membebani daya beli masyarakat. Namun, kita juga harus menghindari penurunan harga yang terlalu dalam hingga merugikan produsen. Stabilitas harga ini penting agar petani, nelayan, pelaku usaha, hingga sektor industri tetap bisa menutup biaya operasional mereka,” pungkasnya. (***)