MAKASSAR — Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Hamzah Halim, SH., MH., M.AP memuji langkah Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Pasalnya, bupati perempuan pertama di Sulsel ini menindaklanjuti penandatanganan kerjasama dengan FH Unhas setelah sebelumnya dengan Rektor Unhas.
Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kompetensi aparatur, penyusunan legal drafting Ranperda dan Ranperdes, serta Tridharma Perguruan Tinggi. “Terima kasih atas kunjungan Ibu Bupati ke Fakultas Hukum Unhas. Ini sekali lagi membuktikan ibu sebagai pemimpin yang visioner,” puji Prof Hamzah.
Menurut Prof Hamzah, pemerintah daerah menggandeng universitas adalah sebuah langkah tepat. Karena tidak ada pemerintahan di manapun—termasuk di negara maju sekalipun— yang tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai dapur kebijakan. Termasuk yang terkait dengan hukum.
“Begitu pentingnya hukum, sampai konstitusi kita mengatur secara tegas bahwa negara ini adalah negara hukum. Mohon maaf kalau saya katakan yang lain numpang,” paparnya sembari tertawa.
Soal Legal drafting, lanjutnya, hampir semua pemda punya keluhan yang sama. Sayangnya, pemda tersebut hanya berhenti di keluhan. “Bupati Luwu Utara menerobos masuk, meninggalkan fase keluhan, dia konkretkan dengan membuat MoU. Itu baru leader, karena sekarang bukan lagi era kompetisi tapi kolaborasi,” bebernya.
Indah mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan hangat untuk kerjasama yang ditawarkan. Karena, kata Indah, tidak bisa dipungkiri, saat ini, masalah legal drafting dan hal-hal terkait lainnya menjadi sangat penting. Karena pemerintahan itu basisnya administrasi.
“Nah, kalau kita bicara administrasi, salah satu yang paling erat kaitannya itu adalah legal drafting. Memastikan bahwa setiap dokumen yang kita susun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas istri Muhammad Fauzi ini. (rls/roy)
