SETELAH Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo meraih Opini WTP dari BPK RI, tiga daerah lainnya di Tana Luwu ikut menggondol opini yang sama, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk audit pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021. Tiga daerah itu masing-masing Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Raihan Opini WTP dari BPK untuk untuk Kabupaten Luwu Utara (Lutra) dan Luwu Timur (Lutim) tercatat sebagai Opini WTP yang ke-10 kalinya. Sedangkan Kabupaten Luwu dibawah kepemimpinan DR H. Basmin Mattayang meraih opini WTP ke-7 kalinya.
Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemkab Lutra, DPRD, termasuk semua pihak yang telah membantu sehingga Pemkab Lutra kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulsel, untuk LKPD tahun 2021.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, berkontribusi dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk rakyat, teradministrasi dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih lebih khusus lagi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sulsel,” ujar Indah usai menerima LKPD tahun 2021 Kabupten Luwu dengan hasil Opini WTP dari Kepala BKP RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, di Auditorium lantai 2 Gedung BPK RI, Makassar, Selasa (17/5/2022).
Indah mengatakan, opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 tersebut merupakan yang ke-10 bagi Lutra. “Tentunya sangat membanggakan capaian opini WTP ini, sehingga harus dipertahankan,” ungkap Indah.
Opini WTP, lanjut Indah, merupakan bukti nyata Pemkab Lutra telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik pada masyarakat. Selain itu, juga komitmen mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Capaian opini WTP 10 kali berturut-turut ini, tentunya menjadi kebanggaan serta cambuk untuk terus ikut serta dalam mewujudkan clean and good governance, sebagaimana telah dicita-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Budiman, sangat mengapresiasi pencapaian opini WTP ke-10 kali berturut-turut bagi Lutim. Capaian opini WTP tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Lutim.
“Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Lutim beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Juga tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Pemkab Lutim,” ujar Budiman, yang saat penerimaan hasil audit tersebut didampingi Ketua DPRD Lutim, Aripin, dan sejumlah pejabat Pemkab Lutim.
Budiman menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI, khususnya Perwakilan Provinsi Sulsel. LHP dari BPK RI bagi Lutim tersebut akan menjadi bahan untuk terus membenahi pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik lagi ke depan. “Kami berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemka Lutim,” katanya.
Masih menurut Budiman, Pemkab Lutim akan terus berusaha mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal dan melakukan konsultasi intensif dengan aparat pengawasan eksternal guna mempertahankan opini WTP. Hal ini merupakan bentuk tekad untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara itu, Bupati Luwu, DR H. Basmin Mattayang, M.Pd, juga berbahagia. Basmin dalam sambutannya usai menerima LHP BPK RI Perwakilan Sulsel yang hasilnya Opini WTP, menyampaikan apresiasi proses pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sulsel. Menurutnya, tim BPK telah bekerja secara profesional dan benar-benar memaksimalkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam melaksanakan tugas, khususnya di Kabupaten Luwu.
“Terima kasih atas Opini WTP yang ketujuh kalinya diberikan kepada kami. Terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah- langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, karena kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” ungkap Basmin.
Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP LKPD tahun anggaran 2021, kata Basmin, pihaknya segera menindaklanjutinya dengan rencana aksi yang disusun.
Dalam implementasinya, Bupati Luwu dua periode ini mengharapkan bimbingan dan arahan BPK agar dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan tepat waktu.
Kepala BKP RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya saat penyerahan LHP BPK RI untuk LKPD Tahun Anggaran 2021 sejumlah daerah di Sulsel, menyampaikan selamat kepada daerah yang meraih Opini WTP, diantaranya Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Dikatakan Paula, pemeriksaan BPK mengacu pada empat hal, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kepatuhan pelaksanaan APBD atau kegiatan dengan peraturan perundang-undangan, apakah pemerintah daerah sudah mengimplementasikan sistem pengendalian yang efektif, dan kecukupan pengungkapan. (tim)
