PALOPO — Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat rencana penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Palopo Tahun 2022. Rapat diselenggarakan di Aula Bappeda Kota Palopo, Rabu (16/11/2022).
Rapat itu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia dan tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kemudian SK walikota Palopo no. 70/l/2022 tentang pembentukan TKPK.
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza DP mewakili Walikota Palopo, HM Judas Amir dalam sambutannya mengatakan diawal periode Pemerintah Walikota, HM Judas Amir, angka kemiskinan 12 persen sekarang tinggal 8 persen.
“Koordinasinya lebih diintenskan lagi agar penanganannya secara multisektor dari berbagai bidang maupun OPD yang ada di Palopo,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Palopo, Raodatul Jannah mengatakan kedepannya program yang wajib dimasukkan dalam anggaran OPD terus digencarkan untuk penanggulangan kemiskinan.
“Inti dari pembahasan ini adalah program yang harus dimasukkan tahun 2023 dimana kita merevisi program sebelumnya. Kami Berharap kerjasama dimaksimakan karena ini tugas pokok kita semua untuk meretasi kemiskinan yang ada di Palopo dengan program yang dijalankan,” ujarnya.
Sementara itu, Emil Nugraha Salam, Kabid, Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum, Bappeda memaparkan Program yang wajib dimasukkan dalam anggaran OPD sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan sesuai RPKD Palopo tahun 2018-2023.
“Seperti program pemberdayaan sosial pengampu dinas sosial, program rehabilitasi sosial pengampu, program perlindungan dan jaminan sosial pengampu dinas sosial, program pengembangan perumahan pengampu dinas perumahan, program kawasan permukiman pengampu dinas perumahan,” katanya.
Program pengendalian penduduk pengampu dinas PP dan KB, program pembinaan keluarga berencana pengampu dinas PP dan KB, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera pengampu dinas PP dan KB, program perlindungan perempuan pengampu dinas PP dan PA.
“Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pengampu dinas pertanian, program penyuluhan pertanian pengampu dinas pertanian, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat pengampu dinas Ketapang, program penanganan kerawanan pangan pengampu dinas Ketapang,” ujarnya.
“Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pengampu dinas perdagangan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pengampu dinas kesehatan dan program peningkatan akses dan kualitas pendidikan pengampu dinas pendidikan,” sambungnya.
Turut dihadiri Bank Sulselbar, Bank BRi Cabang Palopo dan OPD. (ayb)
