Tawuran Kelompok Mengapa Marak Kembali di Palopo? Pak Eko Ungkap Fakta Ini

99
ADVERTISEMENT

PALOPO–Kasus perkelahian kelompok memang bukan barang baru di kota idaman yang sedang berkembang menuju kota metropolitan.

Kota berpenduduk lebih 184.681 jiwa ini (data BPS September 2020) menunjukkan perkembangan, dimana hampir setiap hari ada-ada saja kasus kekerasan fisik, utamanya penganiayaan dan perkelahian kelompok yang melibatkan kalangan usia muda (remaja).

ADVERTISEMENT

Jika kita tengok lagi ke belakang, mulai dari kasus Mancani, kasus antarkelompok pemuda di Jalan Rusa, Jalan Cakalang/Carede, Jalan Batara dan terakhir kasus Temmalebba mengisyaratkan jika kota Palopo di masa pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan serius terutama dari tokoh-tokoh masyarakat lokal yang harus bersinergi dengan pemerintah serta aparat keamanan agar kasus “tawuran antarkelompok” tidak lagi terjadi di kemudian hari.

Pengamat Sosial, Drs. Syahiruddin Syah, M.Si, dosen Fisipol Universitas Andi Djemma kepada Koran Seruya mengungkap beberapa argumen atas analisanya menyikapi maraknya kembali tawuran di kota Palopo belakangan ini.

ADVERTISEMENT

“Yang pertama, masa pandemi yang berkepanjangan,” ucapnya, Selasa (26/1/2021).

Di masa pandemi, lanjut pria yang akrab disapa Pak Eko ini, masyarakat sulit untuk mendapatkan hidup yang layak, perekonomian kita nyungsep, jelasnya.

ADVERTISEMENT

“Yang kedua, lapangan pekerjaan terbatas. Ketiga, Pemberdayaan di bidang usaha belum optimal,” terang dia lagi.

Ke empat, pemberdayaan di bidang usaha kecil dan menengah dianggap belum optimal.

“Pandemi corona sangat berdampak pada usaha mikro, usaha kecil menengah. Kita lihat saja di lapangan Pancasila, yang dulu ramai dengan pedagang kecil, kini sudah tak ada lagi, mereka banyak yang alih profesi, meski ada juga yang sekedar pindah lokasi,” ulasnya.

Serta kelima, pemahaman tentang hukum masih kurang, tegasnya.

Pembinaan keagamaan juga terasa masih kurang.

Kurang diberdayakan dari aspek keterlibatan/partisipasi dalam pembangunan, sehingga mereka bermasa bodoh.

Dari ke tujuh aspek yang dimaksud sangat berpengaruh dan berpotensi membuat aksi.

Begitu momennya ada langsung beraksi.

“Kompleksitas permasalahan ini diharapkan pemerintah mampu berperan aktif untuk mencarikan solusi pemecahannya. Masyarakat harus diajak berbicara, dialog, dekati semua unsur, karena Pandemi ini membatasi ruang gerak masyarakat untuk berinteraksi lebih bebas seperti sebelumnya, butuh alternatif lain, cara-cara komunikasi yang lebih edukatif dan persuasif supaya ada solusi konkret,” pungkas Pak Eko.

(iys) 

ADVERTISEMENT