PALOPO — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palopo hingga saat ini masih mengutang di RSUD Sawerigading Palopo. Totalnya mencapai Rp15,9 Miliar. Utang tersebut mulai Maret hingga November bulan lalu.
Dampaknya, ungkap Direktur Keuangan RSUD Sawerigading, Aifah, adalah upah jasa medik belum terbayar dari Agustus 2018. Bukan hanya itu, pihak rumah sakit juga memiliki utang kepada distributor obat. Jika tidak segera dilunasi, distributor mengancam akan menghentikan pasokan obat ke rumah sakit.
” Ini kondisi yang terjadi saat ini. Kami berharap segera diupayakan jalan terbaik,” katanya saat rapat dengar pendapat di Komisi I DPRD Palopo, siang tadi. DPRD juga mengundang BPJS Kesehatan Palopo guna menjelaskan kondisi yang terjadi. Anggota DPRD Palopo, Bakri Tahir mendesak kepada BPJS Kesehatan guna menyelesaikan hutangnya. Dia khawatir tunggakan itu bisa berdampak pada pelayanan kesehatan di tahun 2019 nanti.
“Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien, jika biaya mereka tidak ada tentu pelayanan bisa terhenti dan yang dirugikan adalah masyarakat. Agar ini tidak terjadi, BPJS Kesehatan harus secepatnya memberikan hak rumah sakit,” tegasnya.
Menurut politisi PAN ini, sejauh ini Pemkot Palopo telah menganggarkan dana untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan warganya agar tidak terkendala dalam menerima pelayanan kesehatan. Iuran ini lanjut dia rutin dibayarkan oleh pemerintah ke BPJS Kesehatan. Sehingga kata dia, BPJS Kesehatan juga tidak ada alasan untuk menunda pembayaran ke rumah sakit.
Desi Adriani Lubis, Kabid Penkeu BPJS Kesehatan Kota Palopo didampingi Nuryanti Kabid PMR BPJS Kesehatan, berjanji untuk segera menyelesaikan tunggakan mereka. “Kami akan upayakan secepatnya bisa terselesaikan. Laporan utang ini juga telah kami sampaikan ke BPJS di pusat,” jelasnya. (asm/adn)
