KORANSERUYA.COM–Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat sistem pengamanan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan unjuk rasa di seluruh wilayah Sulsel. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi aksi saat harga bahan bakar minyak (BBM) naik.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Komang Suartana mengatakan, Kapolda sudah memerintahkan Kepala Biro Operasi untuk membuat sistem pengamanan saat harga BBM naik. Ada dua hal yang menjadi fokus pengamanan, yakni SPBU dan juga aksi unjuk rasa elemen masyarakat.
“Pengamanan SPBU dibuatkan sistem pengamanannya. Juga mengantisipasi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM,” kata dia, kemarin.
Mantan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengungkapkan ratusan personel dari Brimob sudah disiapkan.
Nantinya, personel tersebut akan melakukan back up untuk Polrestabes dan Polres. “Ini bentuk antisipasi, termasuk pengamanan aksi unjukrasa di Sulsel,” katanya.
Di Kota Palopo, Sabtu (3/9/2022), beberapa jam setelah pengumuman kenaikan harga BBM, puluhan mahasiswa tergabung dalam Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL) berunjukrasa menolak kenaikan harga BBM.
Mereka berunjukrasa di jalan poros Jenderal Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan. Saat berunjukrasa, mereka membakar ban bekas di jalan. Mereka juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.
Jenderal lapangan, Rifki, mengatakan aksi mereka merupakan bentuk penolakan IPMAL secara kelembagaan terhadap kenaikan harga BBM. Mereka menganggap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menaikan harga BBM adalah hal yang tidak berpihak kepada rakyat.
Seharusnya, kata Rifki, pemerintah membantu masyarakat yang saat ini berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Covid-19.
“Aksi ini merupakan bentuk penolakan kami sebagai mahasiswa, kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah hal yang keliru,” katanya.
“Saat ini, masyarakat tengah berusaha bangkit setelah Covid-19 yang berdampak pada ekonomi mereka, bukan malah menaikan harga BBM yang jelas-jelas akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok,” terang Rifki.
Setelah aksi ini, IPMAL akan melakukan konsolidasi dengan elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.
“Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa di Palopo, termasuk masyarakat ikut mendesak Presiden untuk melakukan peninjauan kembali atas kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Terpisah, Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan, sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, tidak terlihat peningkatan konsumsi, khususnya di Makassar. Dia mengaku sudah memantau secara langsung dengan mendatangi setiap SPBU.
“Konsumsi BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite masih normal. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan,” kata dia.
Taufiq mengatakan saat pemerintah mengumumkan harga baru BBM, SPBU langsung tutup. Ia mengungkapkan penutupan itu untuk setting harga baru BBM.
“Ketika diumumkan Presiden, SPBU langsung tutup untuk setting harga. Kemudian buka kembali dengan harga baru,” sebutnya.
Taufiq membeberkan stok Pertalite di wilayah Sulselbar mencapai 15.291 kilo liter. Sementara konsumsi Pertalite rata-rata mencapai 3.590 kilo liter. “Jadi ketahanan bisa empat kali lipat,” ucapnya. (liq)
