PALOPO–Sejumlah Ketua RT/RW di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara, Kota Palopo, membantah tegas jika semua semua Ketua RT/RW di Kelurahan Takkalala mengundurkan diri lantaran insentif tidak dibayarkan selama 9 bulan. Mereka menegaskan jika mereka tetap bekerja melayani masyarakat meski insentif tidak dibayarkan Pemkot Palopo.
“Sebenarnya hanya satu RT yang mundur, tetapi ramai di media sosial dan diberitakan jika seluruh Ketua RT/RW di Takkalala mengundurkan diri,” kata Hatma Umar, Ketua RT 9/RW 2 Kelurahan Takkalala saat mendatangi kantor Redaksi KORAN SERUYA bersama sejumlah rekan-rekannya.
Hatma dan rekan-rekannya menyesalkan kabar tersebut, karena tidak sesuai kondisi di lapangan. “Sebaliknya, Ketua RT yang mundur itu, mengajak kami mundur massal dan ikut demo Pemkot. Tetapi kami tidak bersedia dan tegas menolak mundur dan tidak akan ikut demo,” kata Hatma.
Milawati selaku RT 7/ RW 1 Kelurahan Takkalala, ikut mengungkapkan hal senada. Menurut dia, saat pertemuan Ketua RT/RW se Kelurahan Takkalala, salah seorang Ketua RT yang hadir dalam pertemuan itu, mengajak rekan-rekannya mundur dan ikut demo.
Awalnya, ungkap dia, dirinya dan sejumlah ketua RT/RW menemui Lurah Takkalala untuk membicarakan soal insentif. Namun, endingnya salah seorang ketua RT yang ikut dalam pertemuan itu, mengarahkan untuk demo dan mundur. Oknum ketua RT itu membawa wartawan.
“Ketua RT itu membawa wartawan dalam pertemuan itu, lalu muncullah berita di media kalau semua ketua RT/RW mundur di Kelurahan Takkalala. Itu tidak benar,” ujar Milawati.
Dia dan rekan-rekannnya menduga jika ada upaya atau ‘skenario’ meminta para Ketua RT/RW untuk mundur massal dan mendemo Pemkot Palopo, yang dilakukan oknum Ketua RT/RW tertentu. Modusnya oknum Ketua RT/RW membawa wartawan dalam setiap pertemuan di tingkat kelurahan, kemudian memuat berita jika RT/RW akan mundur massal. “Ini sudah terjadi di Kelurahan Takkalala, makanya kami meluruskan informasi itu, bahwa hoax,” katanya.
Sementara itu, Tosappaile selaku Ketua RT 3 / RW 2 Kelurahan Takkalala, ikut mengklarifikasi kabar bahwa seluruh Ketua RT/RW di Kelurahan Takkalala mundur dan akan demo terkait insentif tidak dibayarkan. “Itu hoax. Justru kami menduga ada upaya dilakukan agar ketua RT/RW mundur dan demo. Ini terjadi tidak hanya di Takkalala, tetapi teman-teman Ketua RT/RW lainnya di kelurahan lain juga diminta mundur dan demo,” ujarnya.
Ditegaskan, dari 29 ketua RT dan 3 Ketua RW di Kelurahan Takkalala, hanya satu Ketua RT dan satu Ketua RW mundur. “Ketua RT/RW yang tidak mundur tetap mengabdi melayani masyarakat meski tidak dibayarkan insentifnya,” katanya. (***)
Sementara itu, salah seorang lurah di Kota Palopo, mengaku saat pihaknya tengah mengadakan rapat internal bersama Ketua RT/RW di wilayahnya, dua hari lalu, salah seorang ketua RT yang ikut dalam pertemuan itu hadir bersama seorang oknum wartawan dan LSM. Dalam pertemuan itu, terkait pembahasan insentif Ketua RT/RW, oknum ketua RT tersebut meminta seluruh Ketua RT/RW agar mengundurkan diri secara massal dan mendemo Pemkot Palopo.
“Namun dalam pertemuan itu, sebagian besar ketua RT/RW tidak sepakat, mereka malah tetap akan bekerja meski hingga saat ini insentif belum dibayarkan,” kata lurah ini, mewanti-wanti identitasnya tidak dimediakan.
Yang diherankan lurah ini, undangan pertemuan Ketua RT/RW bersifat internal melalui group WA, tetapi dihadiri oknum wartawan dan salah seorang mengaku dari LSM. “Ini yang saya herankan, apalagi muncul berita di media dan media sosial jika seluruh ketua RT/RW di wilayah kelurahan yang saya pimpin mundur dan akan demo. Padahal faktanya tidak seperti itu,” katanya. (***)
