PALOPO – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Damai (ADD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kota Palopo, Rabu (2/4/2025).
Mereka meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengambil alih pengawasan PSU Pilwalkot Palopo agar pelaksanaan Pilkada di Kota Idaman berjalan jujur dan adil.
Aksi tersebut, buntut dari keputusan Bawaslu Palopo yang menyebutkan jika Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud melanggar tiga pasal yang memungkinkan dirinya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon.
Keputusan tersebut diambil Bawaslu, usai mendapat laporan dari masyarakat terkait status Akhmad Syarifuddin Daud.
Massa merasa kecewa, lantaran tidak ada satupun Komisioner Bawaslu Palopo yang berada di kantor saat mereka melakukan aksi unjuk rasa.
Koordinator ADD, Andi Hamzah, menuding anggota komisioner tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga menilai klarifikasi yang disampaikan oleh Widianto hanya sebatas gimmick dan tidak bisa memulihkan dampak dari informasi yang telah menyebar luas di masyarakat.
“Saya tegaskan bahwa saudara Widianto ini hanya gimmick saja dalam mengklarifikasi berita di media,” ujarnya.
“Buktinya, dia sendiri yang menyebarkan informasi tersebut melalui status WhatsApp-nya,” ujar Andi Hamzah.
Lebih lanjut, ia mengaku kecewa dengan komisioner Bawaslu dan menduga adanya ‘ ‘main mata’ antara Bawaslu dengan salah satu pasangan calon untuk menjegal pencalonan Akhmad Syarifuddin dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo.
Andi Hamzah menegaskan pihaknya akan melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Kepolisian dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran pidana dan etik yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu Palopo.
Selain itu, mereka juga meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil alih pengawasan terhadap PSU Pilwalkot Palopo, guna memastikan jalannya pemilihan ulang yang transparan dan adil.(*)
