BELOPA — Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu mulai berjalan Selasa 22 Oktober hingga Sabtu 26 Oktober, besok.
Masa reses anggota DPRD ini diharapkan agar menjadi ajang untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti pada agenda selanjutnya terkait pembahasan program dan anggaran bersama dengan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu nanti.
Usri, salah seorang tokoh pemuda di Kabupaten Luwu, mengatakan, agar seluruh usulan masyarakat saat reses berlangsung agar diperhatikan tidak hanya menjadi catatan pribadi anggota DPRD Luwu yang tersimpan di saku baju.
“Menjadi kewajiban anggota DPRD untuk melalukan reses sesuai dengan amanat undang-undang. Namun tidak sebatas itu dalam hal menggugurkan kewajiban,” ujarnya, Kamis (24/10).
“Anggota DPR dan DPRD wajib menindak lanjuti seluruh hasil reses yang merupakan usulan masyarakat. Hasil reses ini jangan hanya dijadikan cacatan pribadi, harus ditindak lanjuti dan diperjuangkan pada tahap pembahasan selanjutnya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, reses masa sidang pertama anggota DPRD Luwu telah berjalan beberapa hari oleh masing-masing anggota DPRD Luwu.
Wakil Ketua DPRD Luwu, Mappatunru, juga melaksanakan reses di Kecamatan Bua, wilayah daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Luwu sebagai konstituennya. Sejumlah usulan masyarakat disampaikan dari berbagai bidang urusan. Di antaranya bidang perikanan terkait bom ikan yang makin marak di perairan Teluk Bone.
Selain itu, masyarakat nelayan meminta adanya pemerataan bantuan perikanan kepada mereka, dan program lain seperti kartu dan asuransi nelayan, bantuan alat tangkap serta perumahan nelayan.
Di sektor pertanian, anggota DPRD Luwu diharapkan mampu memfasilitasi bantuan sumur cincin untuk petani sawah. “Kemarau panjang menyebabkan sumber air sangat sulit. Satu contoh, Sungai Kandoa yang dulunya airnya melimpah sekarang sudah kering. Petanu berharap adanya bantuan sumur cincing dan pompanisasi,” ujar Basman, salah seorang tokoh masyarakat di Balambang Desa Raja.
Selain karena kemarau, Basman, menyebutkan sulitnya air di Kabupaten Luwu akibat menipisnya hutan akibat penebangan pohon secara berlebihan oleh oknum masyarakat. “Gunung harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan ada lagi pembakaran lahan dan penebangan pohon di hutan. Serapan air di Luwu sudah menghawatirkan sehingga ketima kemarau sudah tidak ada cadangan air,” ujarnya.
Usulan lain oleh masyarakat yakni perbaikan infrastruktur jalan poros Trans Sulawesi dan jalan pengaspalan jalan di desa-desa. (*/Tari)
