MAKASSAR — Pepatah Tana Luwu ‘Wanua Mappatuo Na Ewai Alena’ (Negeri Menghidupi Daerahnya Sendiri), berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel merilis data 24 kabupaten/kota termiskin tahun 2023. Dalam data tersebut ada dua Kabupaten di Luwu Raya yang masuk dalam lima besar daerah miskin di Sulsel.
Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Kabupaten Luwu dengan persentase warga miskin 12,71 persen sedangkan Luwu Utara 12,66 persen. Sementara peringkat pertama adalah Kabupaten Pangkep dengan 13,49 persen. Disusul Kabupaten Jeneponto 13,07 persen.
“Sama-sama turun Pangkep dan Jeneponto dibanding tahun lalu. Cuma penurunannya itu sedikit lebih besar Jeneponto,” kata Fungsional Stastistisi Pertama BPS Jeneponto, Iksan Margo Pangestu, seperti dikutip dari Tribun-timur.com, Selasa (5/11/2023). Ia mengungkapkan, salah satu aspek penilain BPS adalah sektor pertanian. 40 persen penduduk miskin di Jeneponto berasal dari kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian di Jeneponto pada tahun 2022 sempat terganggu karena dilanda kekeringan.
“Tahun 2022 itu ceritanya pertanian Jeneponto sedikit buruk karena ada tiga kecamatan irigasinya terganggu. jadi produksi padi itu turun, saya kurang tahu pasti, tapi intinya belasan persen,” ucapnya. “Pada tahun 2022 itu angka penurunan kemiskinan turun, tapi dilevel paling bawah itu masyarakat cenderungnya ada yang pendapatannya itu makin turun lagi,” jelasnya.
Iksan menyebutkan, hal itu disebut sebagai indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan akan cenderung melebar ketika pendapatan penduduk miskin makin rendah. “Ditahun 2023 ini di Maret itu kondisinya hampir sama, ada penurunan juga jadi tetap menurun, cuma kondisinya indeks kedaman kemiskinan itu masih relatif tinggi,” tuturnya.
Kendati demikian, BPS Jeneponto telah memberikan masukan kepada pemda setempat untuk mewaspadai masyarakat golongan bawah. Hal itu sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan ditahun yang akan datang. “Waktu kami kemarin sharing dengan pemerintah daerah kami sampaikan ada penurunan kemiskinan tapi yang perlu diwaspadai adalah golongan masyarakat paling bawah,” bebernya.
Dikatakan, data yang diterbitkan BPS adalah data realitas dan telah melalui proses pengkajian sesuai hasil survey. “Kalau kami di BPS independen ya, kalau naik kami katakan naik, kalau turun kami katakan turun. Karena kami base data di lapangan, kami punya survey kami punya metodologi,” tegas Iksan Margo Pangestu. (*)
