Oleh: Mubarak Jabal Tira
– jurnalis di Palopo
Pada 31 Agustus 2025, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi pusat konsolidasi politik di tengah gelombang protes rakyat yang mengguncang Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) dan anggota Kabinet Merah Putih untuk merespons demonstrasi nasional yang dipicu tunjangan anggota DPR Rp50 juta per bulan serta dugaan korupsi di parlemen. Sehari sebelumnya, di Hambalang, Prabowo memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengevaluasi situasi keamanan pasca-tragedi kematian Affan Kurniawan, sopir ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya darurat menahan amuk krisis kepercayaan publik yang kian meruncing.
Demonstrasi “25 Agustus” telah menjadi sorotan utama, mencerminkan kemarahan rakyat terhadap kebijakan DPR yang dianggap tak peka terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Tunjangan fantastis anggota DPR memperlebar jurang kecemburuan sosial, diperparah oleh bayang-bayang korupsi yang terus mencoreng lembaga legislatif. Muhaimin Iskandar dari PKB menyerukan evaluasi tunjangan yang memicu keresahan, sementara Edhie Baskoro Yudhoyono dari Demokrat berjanji “berbenah.” Namun, pernyataan ini terasa seperti pelampiasan reaktif, bukan solusi yang menukik ke akar masalah. Rakyat tak lagi puas dengan retorika; mereka menuntut tindakan nyata.
Pemanggilan Kapolri dan Panglima TNI menegaskan betapa seriusnya situasi ini. Presiden memerintahkan penegakan hukum tegas terhadap aksi anarkis, namun tetap menjamin kebebasan berpendapat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998. Tragedi Affan menjadi titik kritis, dengan janji pengusutan transparan terhadap tujuh anggota Brimob yang terlibat. Panglima TNI mengimbau masyarakat menjaga kedamaian, menegaskan sinergi TNI-Polri. Namun, di tengah janji-janji ini, publik menanti bukti: akankah evaluasi tunjangan DPR menghasilkan perubahan substansial, atau sekadar plester pada luka yang menganga?
Gelombang pengunduran diri dan pemecatan anggota DPR pasca-polemik tunjangan menunjukkan tekanan rakyat mulai membuahkan hasil. Namun, tanpa reformasi sistemik—seperti pengawasan anggaran DPR yang ketat dan transparansi kebijakan—langkah ini hanyalah kosmetik. Pemerintahan Prabowo, yang baru berjalan beberapa bulan, diuji di tengah badai. Konsolidasi KIM Plus pada 31 Agustus memperlihatkan upaya memperkuat barisan, tetapi tanpa mendengar suara rakyat secara tulus, konsolidasi politik hanya akan menjadi benteng rapuh.
Pernyataan Prabowo soal “makar dan terorisme” untuk menangani anarkisme menuai kontroversi. Istilah ini dianggap berlebihan oleh aktivis HAM dan mahasiswa, berpotensi menstigmatisasi demonstrasi damai tanpa bukti yang jelas. Tuntutan demonstrasi, seperti pembubaran DPR, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum 8,5–10,5%, dan reformasi pajak ketenagakerjaan, belum terjawab sepenuhnya. Pencabutan tunjangan DPR per 1 September dan pengusutan kasus Affan adalah langkah awal, tetapi isu struktural tetap menggantung.
Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah, antara lain:
Keamanan: Bentuk tim independen untuk mengusut kekerasan, termasuk kasus Affan, bebaskan tahanan demonstrasi damai, dan pastikan pendekatan aparat yang humanis.
Ekonomi-Sosial: Revisi aturan outsourcing, naikkan upah minimum 2026, hentikan PHK massal, dan batasi gaji DPR di bawah Rp50 juta per bulan dengan transparansi penuh.
Politik: Buka dialog terbuka dengan mahasiswa dan buruh, dorong RUU Perampasan Aset, dan pertimbangkan Perppu untuk evaluasi DPR jika eskalasi berlanjut.
Langkah cepat dalam sepekan dapat meredam demonstrasi, menstabilkan ekonomi (IHSG dan rupiah yang tertekan), dan memulihkan legitimasi pemerintah. Jika terlambat, risiko mogok nasional buruh, kekerasan yang lebih luas, dan tekanan internasional mengintai. Efisiensi anggaran, seperti pemotongan Rp306,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, adalah langkah positif, tetapi harus dibarengi pengelolaan DPR yang akuntabel. Media massa, yang kini terabaikan pemerintah, seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan penguasa.
Di tengah protes yang kian meluas, seperti di Kota Palopo yang menerapkan pembelajaran daring 1–4 September akibat demonstrasi, suara rakyat adalah cermin. Pemerintah, DPR, TNI, dan Polri harus menjadikannya kompas, bukan musuh. Legitimasi kekuasaan hanya akan bertahan jika dibangun di atas keadilan dan kesejahteraan. Kini, saatnya pemerintah membuktikan bahwa mereka mendengar, bukan sekedar omon-omon.