BELOPA — Sejumlah rekanan di Kabupaten Luwu resah. Itu karena pekerjaan fisik tahun 2023 belum juga dibayar oleh Pemkab Luwu hingga saat ini. Totalnya mencapai Rp 13 miliar. Adanya utang kewajiban Pemkab Luwu itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Luwu, Bahar. ” Untuk proyek fisik jumlahnya sekitar Rp 13 miliar,” kata Bahar kepada wartawan, Senin (18/03/2024).
Selain utang fisik kata Bahar ada juga utang lainnya sebesar Rp 14 miliar lebih. Utang tersebut bersumber non fisik seperti BPJS Kesehatan dan lainnya. ” Ini terungkap saat kami menggelar rapat dengan OPD terkait belum lama ini,” katanya. Adanya utang tersebut lantaran target pendapatan yang tidak sesuai.
Sebenarnya kata Bahar, pada tahun 2023 lalu BPK sudah mengingatkan kepada Pemkab Luwu agar tidak memasukkan target pendapatan Rp 35 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil sebagai pendapatan. ” Itu karena dana tersebut belum pasti. Tetapi tetap dimasukkan. Sehingga, Pemkab Luwu kesulitan membayar utangnya,” katanya.
Bukan hanya itu kata Bahar, Pemkab Luwu juga harus menyiapkan dana Rp 17 miliar lebih untuk dana talangan pilkada 2024. ” Kita meminta agar Pemkab serius untuk memikirkan bagaimana penyelesaian utangnya. Kasihan para rekanan yang tidak dibayar,” tandasnya. (mat)
