Pemkot Palopo Raih Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi

175
ADVERTISEMENT

PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, kembali meraih satu penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Inovasi Pemkot Palopo yang berhasil meraih penghargaan tersebut, yakni Inovasi Banua Merah (Bantu Anak Meraih Harapan) yang digagas oleh Puskemas Wara.

ADVERTISEMENT

Penghargaan tersebut, diterima oleh Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan Puskesmas Wara, Maryam yang diserahkan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat di Hotel Claro Makassar, Kamis (12/11/2020).

Penyerahan penghargaan ini, merupakan rangkaian kegiatan Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi.

ADVERTISEMENT

Dalam Laporannya, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mirna, SH menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap implementasi Sakip dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik.

Menurutnya, hal itu sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam mencapai alur layanan yang simple, tepat sasaran, berkualitas dan berdaya saing dalam setiap pelayanan.

ADVERTISEMENT

Dimana peserta dari 8 kabupaten/kota dan untuk Pendampingan evaluasi Sakip dan RB dan untuk top 30 inovasi pelayanan publik salah satunya dari Kota Palopo.

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diwakili Sekprov Sulsel, Abdul Hayat, menyampaikan jika dalam kegiatan tersebut, akan banyak berbicara tentang kinerja apa yang dilakukan selama ini harus kita pertanggung jawabkan.

“Hari ini merupakan tindak lanjut dimana Menpan RB datang ke provinsi kemudian provinsi mencari kabupaten/kota yang mengalami keterlambatan untuk dilakukan pendampingan,” katanya.

“Dan tentu hari ini kita telah melakukan pendampingan dengan cermat dan mungkin saja masih ada opd yang mengalami keterlambatan mengapa kemudian ini dilakukan dimana disampaikan kurangi konsultasi ke pusat dan perbanyak teori di lapangan,” tambahnya.

Lebih jauh, dirinya menjelaskan jika pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga katanya, perlu adanya perbaikan yang dilakukan setiap tahunnya.

“Kita harus yakin, bahwa apabila kabupaten kota kuat dengan reformasi birokrasi, maka provinsi akan kuat jika provinsi kuat maka Indonesia akan tangguh yang terpenting disini adalah komitmen leader kita,” pungkasnya. (Hms/Rah)

ADVERTISEMENT