Plt Kepala Bappeda kota Palopo, Raodatul Jannah saat dihubungi di ruang kerjanya, Selasa 18 Agustus 2020.
ADVERTISEMENT
PALOPO–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Palopo masih fokus pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) yang menjadi tolak ukur bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Perubahan di Tahun Anggaran 2020 ini.
Plt Kepala Bappeda kota Palopo, Raodatul Jannah melalui Kepala Bidang Perencanaan Makro, Hendri, saat dihubungi di ruang kerjanya, Selasa 18 Agustus 2020 kepada KORAN SERUYA menjelaskan jika RKPD-P sudah berada di tangan Provinsi dan menunggu hasil rekomendasinya.
Hal ini dilandasi oleh Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
“Kira-kira minggu ini, insya Allah rekomendasi dari Provinsi Sulsel sudah ada, kita sisa menunggu saja, nantinya, itu akan menjadi platform atau dasar dalam menyusun KUA PPAS dan RAPBD Perubahan TA 2020 ini,” kata Hendri.
Poin penting dalam RKPD Perubahan ini, lanjut dia, adalah seberapa besar capaian kinerja program kegiatan yang ditargetkan dalam RKPD Pokok, dimana faktor pentingnya ada pada Ekonomi Makro dan hasil evaluasi RKPD Pokok.
“Yang masuk dalam ekonomi makro meliputi laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, isu strategis, dan perubahan strategis, misalnya adanya bencana non alam yakni Covid-19 yang memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi,” terang Hendri.
Ia membubuhkan catatannya, bahwa laju pertumbuhan ekonomi kota Palopo ditargetkan 7%, namun setelah adanya Covid-19 menjadi 4,16% di RKPD Perubahan.
ADVERTISEMENT
Sementara angka laju pertumbuhan ekonomi riil hingga saat ini masih di kisaran 7,16% atau angka yang jadi capaian Pemerintah Kota Palopo di tahun 2019 lalu.
“Kita berharap angkanya semakin baik, meski tantangannya juga besar, Selain itu yang juga menjadi poin penting dalam RKPD Perubahan adalah Isu Strategis Covid-19. Bagaimana dampak Covid-19 bisa memengaruhi perekonomian dan bagaimana solusi untuk pemulihan ekonomi kita di Palopo,” urainya.
Sekedar diketahui, angka kemiskinan 2020 dari target 7,64% di RKPD Perubahan targetnya naik jadi 8,35% akibat adanya pelemahan ekonomi dampak virus Corona.
ADVERTISEMENT
“Angka riil saat ini adalah 7,82% di 2019 lalu. Kita ingin angka kemiskinan ini bisa kita tekan dari angka 7,82% tersebut. Kita berharap angka kemiskinan tidak bertambah seiring adanya Covid-19 tapi bisa semakin menurun,” ulasnya.
Kami di Bappeda Palopo tentu berupaya bagaimana program prioritas walikota/wakil walikota dan pelaksanaannya lebih dioptimalkan melalui kegiatan program organisasi perangkat daerah, dimana ada 49 OPD, angka itu sudah termasuk 9 kecamatan,” pungkas Hendri.
RKPD Perubahan ini sendiri berangkat dari RPJMD dan Renstra (5 Tahunan), serta Renja atau Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD yang setiap tahun disusun dari hasil Musrembang. (iys)
