JAKARTA — Sengketa Pilkada Palopo telah rampung disidangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Senin (17/02/2024). Sidang yang digelar terakhir menghadirkan pejabat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kasubdin Pendidikan Jakarta Utara. Dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Saldi Isra, kedua pejabat itu menegaskan bahwa nama Trisal Tahir tidak ditemukan sebagai alumni PKBM Yusha tahun 2016.
Selanjutnya, Hakim akan melakukan musyawarah dan selanjutnya memutuskan sengketa pilkada Palopo. ” Semua bukti-bukti kami sudah terima dan dengar. Hakim akan memutus dan mendudukkan dengan benar semua keputusan,” kata Saldi Isra.
Informasi yang dihimpun menyebut sidang putusan sengketa Pilkada Palopo akan digelar pada Senin, 24Februari 2025 mendatang. Diketahui, hasil pilkada Palopo pasangan Trisal -Ome meraih suara terbanyak dengan 33.933 suara. Posisi kedua adalah FKJ-NUR dengan 33.338 suara. Posisi ketiga pasangan RMB-Tenri Karta dengan 19.484 suara. Posisi terakhir adalah Putri Dakka-Haidir Basir meraih 7.729 suara.
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof Amir Ilyas, mengungkapkan, selain diskualifikasi, penggunaan ijazah palsu Trisal Tahir di Pilkada Palopo bisa berakibat pidana. “Tentu saja jika ini terbukti, bukan hanya diskualifikasi, tapi juga hukuman pidana,” kata Prof Amir Ilyas, Rabu, 5 Februari 2025.
Ia mengungkapkan, dugaan ini semakin kuat setelah tiga komisioner KPU Palopo dicopot karena meloloskan Trisal Tahir. Meskipun kondisinya saat itu dilematis, karena pembuktian ijazah palsu harus berdasarkan keputusan aparat hukum.
“Jika terbukti, Pilkada Palopo bisa diulang. Tentu pemohon dalam hal ini Farid Kasim Judas – Nurhaenih juga didukung bukti yang kuat, tinggal bagaimana pembuktian di persidangan nanti,” imbuhnya. Selain diskualifikasi pasangan Trisal-Ome, sejumlah kalangan menilai hakim MK bisa memutus untuk menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Palopo. (*)
