LUWU — Petani dan Nelayan di Kabupaten Luwu sejak beberapa bulan terakhir ini mengeluhkan kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM). Keluhan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Luwu di Ruang Musyawarah, Kantor DPRD Luwu, Kamis (29/9/2022).
Rapat ini dihadiri, Ketua DPRD Luwu, Sekda Luwu diwakili Asisten II Pemkab Luwu, Ketua Komisi II DPRD Luwu, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perdagangan, Perwakilan Depot Pertamina Karang-karangan dan sejumlah perwakilan Petani Nelayan.
Sekda Luwu yang diwakili Asisten II Pemkab Luwu, Ahyar Kasim mengatakan, para petani dan nelayan di sejumlah Desa, sudah tiga bulan tidak dapat jatah BBM. Ahyar menuturkan, sulitnya para petani nelayan mendapatkan jatah BBM terjadi pada sejumlah wilayah di Bonepute, Ulo-ulo, Ponrang dan Walmas.
Menurutnya, kelangkaan itu diduga ada permainan oknum petugas yang berjaga di SPBU.
“Jangan-jangan karena ada kepentingan, orang ke SPBU ambil ratusan liter baru dijual ke luar daerah. Saya tegaskan BBM itu harus sampai ke petani dan nelayan,” kata Ahyar.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Luwu, Sulaiman Ishak menuturkan, hasil pertemuan dengan Pertamina regional tujuh beberapa waktu lalu, pihaknya mengusul untuk menambah jumlah kuota BBM di Kabupaten Luwu.
Selain itu, kata Sulaiman, kelangkaan BBM di Luwu juga diduga karena pengelolah SPBU bermain dengan pihak tak bertanggung jawab.
“Perusahaan industri di luar daerah sana tidak akan mendapat stok BBM kalau bukan bersumber dari SPBU yang ada di Luwu,” sebut Sulaiman Ishak.
“Disinilah dimanfaatkan oleh oknum, tanda petik yaa, ada permainan dengan pihak yang punya kepentingan,” sambungnya.
Sementara, Depot Pertamina Karang-karangan Luwu dalam rapat ini tak mampu berbicara banyak saat diberondong pertanyaan oleh Anggota Komisi II DPRD. Pasalnya, Depot Pertamina hanya mengutus staf biasa untuk mewakili. Pimpinan sidang pun yang dipimpin Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali sepakat untuk menunda rapat. (mat/adn)
