LUTIM – Tim penilai verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan ke Kabupaten Luwu Timur. Tim yang terdiri dr. Carolina Rusdy Akib dan Iwan Nefawan, akan melakukan verifikasi selama dua hari yang meliputi tatanan kelembagaan dan kunjungan ke beberapa fasilitas daerah.
Rombongan didampingi Tim KKS perwakilan Dinas Kesehatan Sulsel dan Ketua Forum Lintas Kabupaten/Kota Sehat, Muslim Rasyid. Verifikasi KKS di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2019.
Rombongan Tim Verifikasi KKS disambut Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Ketua TP PKK Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler dan Ketua Forum Kabupaten Sehat Luwu Timur, dr. Ani Nurbani di Burau, perbatasan Kab. Luwu Timur, Kamis (03/10/2019).
Setelah itu, rombongan ke Sekolah Adiwiyata SMPN 3 Kec. Burau dan Rumah Sakit I Laga Ligo di Kec. Wotu untuk melihat secara langsung indikator implementasi kehidupan sehat mandiri yang merupakan salah satu poin utama dalam penilaian Lomba KKS.
Sore harinya, Tim verifikasi disambut oleh Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler di rumah jabatan Bupati dan dilanjutkan dengan makan malam bersama.
Agenda selanjutnya adalah verifikasi kelembagaan disekretariat Forum Kabupaten Sehat (FKS) Luwu Timur yang dihadiri oleh Bupati, Sekda, Ketua FKS, Ketua Forum Lintas Kab/Kota Sulsel, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kesehatan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pembukaannya, Bupati Luwu Timur berpesan agar bersama-sama membantu tim verifikasi dalam mengecek setiap laporan aktifitas ataupun kegiatan terkait di Luwu Timur. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 202 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan salah satunya Kabupaten Luwu Timur.
“Kunjungan kami kali ini dalam rangka melakukan verifikasi dilapangan. Implementasi yang sudah disampaikan ke pusat bahwa disini ada kegiatan pengembangan Kabupaten kota sehat,” kata dr. Carolina Rusdy Akib kepada audiens yang hadir.
Tim verifikasi KKS lainnya, Iwan Nefawan, menambahkan bahwa, untuk penilaian sendiri ada beberapa parameter yakni mulai dari kegiatan secara administratif, manajemen, forum, dan administrasi anggaran baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa.
“Penilaian ada banyak parameter yang dinilai mulai dari kegiatan secara administratif, lalu manajemennya mulai dari pembinaannya di Kabupaten, unsur-unsur dinas kemudian ada forum. Dan ini kita lihat kelengkapan administrasi kemudian tempat kegiatannya, anggarannya sampai ke Kecamatan, Kelurahan atau Desa,” paparnya.
Ia menuturkan bahwa, untuk Kabupaten Luwu Timur, sejauh ini sudah cukup lengkap hanya saja pihaknya tinggal melihat implementasi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaporkan ke pusat untuk dilihat kebenarannya.
“Kadang-kadang kita ada laporan yang disampaikan ketika dicek dilapangan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan laporannya atau tidak dilaporkan ketika kita lihat dilapangan ternyata sudah lebih lengkap. Maka ini yang harus kita klarifikasi dan verifikasi,” pungkasnya. (hms/ikp/kominfo)
