PALOPO — Walikota Palopo, HM Judas Amir mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo, Kamis (23/5/2019).
Pengukuhan TPAKD disaksikan langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Selawesi Selatan Andi Arwin Aziz yang tak lain mantan Penjabat walikota Palopo. Hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, Zulmi.
Walikota meminta kepada yang dilantik untuk dapat memaknai dengan baik tugas pokok dan fungsinya. “Masing-masing tim agar memperhatikan tupoksinya dan dapat bekerja semaksimal mungkin dan dapat sejalan dengan program pemerintah saat ini, salah satunya yakni “Siapa Mau Bekerja Apa”,” harap Judas.
Lanjutnya, terkait program kerja “Siapa Mau Bekerja Apa”, akan diramu bersama secara khusus agar dapat segera direalisasikan di Kota Palopo, sehingga manfaat program tersebut akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palopo, Taufiq dalam laporannya, menyampaikan pelaksanaan kegiatan kali ini adalah bentuk tindaklanjut pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Perwakilan industri jasa keuangan yang di inisasi oleh OJK serta dihadiri oleh ketua dan pimpinan Lembanga Tinggi Negara, Gubernur bank indonesia dan Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh kepala Daerah.
“Di mana Salah satu issue yang diangkat adalah pentingnya percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. Dengan mengamanatkan pembentukan TPAKD bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri dan Instansi/lembaga terkait lainnya,” ungkap Taufiq.
Lanjutnya, adapun pembentukan TPAKD tertuang pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 februari 2016, dan surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/1499/Ekon tanggal 17 maret 2017 dan SK Walikota palopo Nomor 207/III/2019 tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Kepala BPKAD Provinsi Selawesi Selatan, Andi Arwin Aziz, mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palopo atas inisiatif pembentukan TPAKD di kota Palopo. Disampaikan Arwien, berdasarkan pemantauan Pemerintah Provinsi SulSel, baru ada 9 kabupaten/kota yang telah menggukuhkan TPAKD diantaranya Bone, Luwu Utara, Selayar, Toraja Utara, Sinjai, Gowa, Takalar, Makassar, dan Jeneponto.
” Dan pengukuhan TPAKD di Kota Palopo ini merupakan pengukuhan yang ke-10 untuk kabupaten/kota di Sulsel,” beber Arwien.
Arwien juga berharap, dengan pengukuhan ini TPAKD di kota Palopo, selanjutnya pemprov akan mendorong kompetensi antar TPKAD disetiap daerah untuk saling berpacu dalam mempercepat akses keuangan. “Dengan terbentuknya TPAKD di setiap daerah di Provinsi Sulsel, akan dilakukan penilaian untuk menentukan TPAKD terbaik khusus pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkanya.
Arwien juga berpesan sebagai dukungan atas pelaksana program, TPAKD wajib dianggarkan oleh seluruh Bupati/Walikota dalam APBD-nya, di mana anggaran tersebut dialokasikan pada beberapa kegiatan utama meliputi pelaksanaan survei pendataan dan pengkinian data UMKM di setiap Kabupaten/Kota dengan melipatkan OPD, Camat hingga Lurah untuk terlibat.
Selain itu, juga pelaksanaan rapat koordinasi triwulanan, pelaksanaan sosialisasi dan pertemuan guna memfasilitasi akses kredit pelaku UMKM dengan lembaga keuangan. TPAKD Kab/Kota yang telah dibentuk dan dikukuhkan. “Dalam menyusun program kerjanya agar selaras dan mendukung program generik TPAKD provensi sulsel Tahun 2019. Yakni memfasilitasi Akses Keuangan UMKM potensial binaan pemerintah dan stakeholder serta kampanye peningkatan literial dan Inklusi Keuangan,” jelas Arwien.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, Zulmi berharap agar TPAKD segera memulai tugasnya, begitupun dengan pihaknya yang akan melakukan tupoksinya untuk mengakses keuangan yang ada di kota Palopo ini. “Dengan kerja cepat, kita berharap agar dapat mempercepat peningkatan ekonomi dengan baik, karena akan mempercepat mengaksesan keuangan kepada pelaku usaha produktif,” kelas Zulmi.
Dengan ini juga, lanjutnya akan sejalan dengan kepentingan kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi dan berkualitas serta merata hingga ke daerah-daerah. (asm)
