MALILI–Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman menghadiri pembukaan dimulainya (kick off) Pelaksanaan kegiatan pembentukan Desa Antikorupsi TA. 2022 pada Sepuluh Provinsi di Indonesia yang bertema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’ bertempat di Lapangan Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6/2022).
Kick off pembentukan percontohan desa antikorupsi 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dipimpin langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan dihadiri langsung lima gubernur serta yang mewakili gubernur yang desanya masuk dalam 10 desa percontohan.
Gubernur yang hadir langsung adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
Sementara itu, kepala daerah lainnya diwakili, seperti Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy, Gubernur Jawa Barat (Jabar) diwakili oleh Inspektur Provinsi Jabar, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) diwakili oleh Asisten 1 Provinsi NTT, dan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan perwakilan Menteri Keuangan (Menkeu), perwakilan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), dan stakeholder lainnya di Provinsi Sulsel termasuk para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Sulsel, serta dari TNI-Polri.
Adapun tujuan program Desa Antikorupsi ini yakni menyebarkan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran masyarakat desa dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, para pemimpin bangsa telah merumuskan sistem dan tata pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. Indonesia memilih sistem demokrasi.
Dia mengutip penyataan dari Abraham Lincoln soal demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga, kata Firli, semua pihak termasuk masyarakat desa harus berperan dalam menjalankan sistem ini, termasuk dalam memberantas korupsi.
Ia pun berharap dengan kick off desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
“Saya berpesan kepada semua, tidak ada tujuan lain pengabdian kita setinggi-tingginya adalah oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi dengan ruh keterbukaan, transparan dan akuntabel tentulah seharusnya tidak ada ruang lagi untuk melakukan korupsi. Karena semuanya sudah sangat terbuka,” kata Firli dalam sambutannya.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengapresiasi terbentuknya Desa percontohan Desa Antikorupsi. Karena menurut Budiman, hal ini akan memotivasi seluruh desa Lain yang ada di Sulawesi Selatan untuk membangun budaya antikorupsi diwilayahnya masing-masing.
“Tentunya dengan adanya Desa Pakkato ini sebagai Desa percontohan Desa Antikorupsi semakin memotivasi kami untuk membangun budaya antikorupsi di desa-desa kami di Luwu Timur, semoga dengan komitmen kita bersama bisa mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” ujar Budiman usai mengikuti acara kick off. (kominfo-sp)
