Makassar — Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Astuty Attas mengaku prihatin dengan maraknya pengguna narkoba di Sulawesi Selatan. Apalagi tahun 2018 lalu, Sulsel sudah masuk peringkat ke 6, dari 10 Provinsi Darurat Narkoba.
Peredaran Narkoba yang sudah masuk sampai ke desa-desa menurut Ketua HWK, harus diperangi bersama-sama. Dirinya mengaku miris jika barang haram itu sampai merusak nasib anak bangsa.
Untuk itu, Andi Astuty akan menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader HWK yang ada di Sulawesi Selatan agar aktif mengawasi lingkungannya dan melaporkan kepada pihak berwajib jika ada yang dicurigai menyalahgunakan barang haram itu.
“Jujur ya, kita miris dengan maraknya kasus narkoba, apalagi ini sudah masuk sampai ke desa-desa. Kalau kita hanya diam dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, saya khawatir efeknya akan semakin parah,” ungkap Andi Astuty.
Peran pemerintah, BNPD, kepolisian, tokoh masyarakat, termasuk kelompok wanita dibutuhkan untuk membendung agar peredaran narkoba tidak meluas.
“Kita mulai pengawasan di lingkungan keluarga dulu, ibu-ibu harus ketat awasi anaknya dari pengaruh narkoba. RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, ini harus aktif juga,” katanya.
Kejahatan narkoba yang masuk dalam extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, penangananya harus sama dengan kasus korupsi dan terorisme.
Seperti diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tahun 2018 lalu merilis, ada 1.206 pengguna narkoba dan obat-obat terlarang di Sulsel yang menjalani rehabilitasi. BNN Sulsel menaksir, uang yang dikeluarkan pengguna narkoba untuk membeli barang haram itu sebanyak Rp 38 triliun dalam setahun. Adapun pintu utama atau sasaran empuk peredaran narkoba di Sulsel adalah kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare. (Iys/Rls)
