PALOPO–Sejumlah daerah di Indonesia, mendeklarasikan untuk membentuk provinsi. Terbaru, dari Tana Papua dilaporkan, empat bupati secara resmi mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Deklarasi tersebut digelar di Merauke, Selasa (15/06/2021). Empat bupati yang mendeklarasikan pemekaran Provinsi Papua Selatan tersebut yakni Bupati Merauke, Bupati Asmat, Bupati Boven Digoel dan Bupati Mappi.
Hal ini, berbanding terbalik dengan semangat pembentukan Provinsi Luwu Raya, yang mulai dideklarasikan sejak tahun 2002 silam, kini seakan mati suri.
Ironisnya, rencana tersebut menggaung hanya pada momen-momen tertentu saja. Misalnya pada pemilihan gubernur Sulsel dan Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) yang diperingati setiap tanggal 23 Januari setiap tahunnya.
Provinsi Luwu Raya ini digagas masyarakat di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Wacana pembentukan Provinsi ini, mulai dideklarasikan sejak tahun 2002 silam.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Raya, Buhari Kahar Musakkar, saat dihubungi Koran Seruya, Minggu (20/6/2021) kemarin.
Menurutnya, saat itu menjadi moment terbaik untuk menjadikan Luwu Raya sebagai Provinsi. Sebab katanya, saat itu Luwu Raya memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi.
“Momen terbaik sebenarnya ada pada masa reformasi, kala itu kita bahkan sudah deklarasi di empat wilayah yang ada di Luwu Raya, yakni Belopa, Kota Palopo, Masamba dan Malili,” katanya.
“Hanya saja, saat itu kita belum satu visi. Sehingga moment terbaik untuk pembentukan Luwu raya sebagai provinsi,” tambah Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu.
Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan jika saat itu tim penggagas Provinsi Luwu Raya mendatangkan anak Presiden ke 5 Republik Indonesia, Megawati Soekano Putri.
“Bahkan pada tahun 2004, kita undang ibu Megawati untuk hadir di Palopo, hanya saja saat itu ibu Mega mengutus anaknya, Puan Maharani untuk hadir. Namun itu lagi, saat itu kita masih belum satu visi sehingga kita menjadi tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
“Dan moment yang dimiliki Luwu Raya itulah yang diambil oleh Sulawesi Barat (Sulbar), sebab saat itu, mereka satu visi. Padahal jika dibandingkan dengan Luwu Raya, saat itu Luwu Raya sangat memiliki peluang untuk mekar sebagai provinsi,” terangnya.
Terkait deklarasi Papua Selatan, Buhari Kahar mengatakan jika hal tersebut, tidak dapat dijadikan rujukan untuk perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Sebab katanya, semangat di tana Papua berbeda dengan Tana Luwu. Terlebih lagi katanya, saat ini pembangunan di Bumi Cendrawasih masih menjadi prioritas pemerintah pusat, dengan ditunjang dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Saat ini pemerintah pusat memang memprioritaskan pembangunan di Papua. Jadi bisa saja, pembetukan provinsi yang awalnya tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat untuk dimekarkan, semangat itu yang berbeda dengan kita,” pungkasnya. (***)
