Komisi V DPR Apresiasi BPKA Sulsel Tuntaskan Pembebasan Lahan Kereta Api

131
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel atas selesainya pembebasan lahan kereta api tahap I Maros-Barru. Hadir salah satu Anggota Komisi V DPR RI, yakni Muhammad Fauzi
ADVERTISEMENT

KORANSERUYA.COM–Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel atas selesainya pembebasan lahan kereta api tahap I Maros-Barru.

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah lahan. Dengan dituntaskannya masalah lahan, dia optimistis target BPKA untuk operasional kereta api di Sulsel tahun 2022 akan terwujud.

ADVERTISEMENT

“Kami di Komisi V mengapresiasi kerja keras BPKA dan juga pihak pemerintah daerah. Kami tahu bagaimana peliknya masalah lahan ini dan alhamdulillah sekarang telah dirampungkan,” jelas anggota DPR dapil Sulsel III ini.

Abang Fauzi, sapaan akrabnya, mengatakan, proyek kereta api Sulsel ini memang menjadi perhatian komisi V. Apalagi ada lima orang anggota Komisi V yang berasal dari Sulsel.

ADVERTISEMENT

“Tentu kami di komisi V juga punya tanggung jawab sebagai perwakilan Sulsel untuk terus mengawal terwujudnya kereta api ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa mengungkapkan, pembebasan lahan kereta api di Maros dan Pangkep telah rampung. Saat ini pihaknya sisa mengerjakan pekerjaan pemasangan rel.

“Pembebasan lahan telah dirampungkan dan tidak ada lagi masalah,” katanya.

Untuk tahap selanjutnya, yakni jalur ke Kota Makassar saat ini telah masuk dalam tahap konsultasi publik. “Proyek ini adalah cikal bakal kereta api di Trans Sulawesi yang menjadi perhatian pusat dan perlu kita kawal bersama,” jelasnya.

Andi Amanna Gappa menjelaskan, kemenhub tetap berkomitmen kereta api Sulsel dapat beroperasi tahun ini. Tinggal mendorong percepatan konstruksi agar target Agustus tercapai, sehingga bulan Oktober dapat beroperasi.

“Setelah konstruksi nyambung, diperlukan pengujian dan komisioning untuk pemastian keselamatan operasi,” tutupnya. (rls)

ADVERTISEMENT