Kunker Komisi II di Bumi Manakarra, Gagas KIM Ikut Bantu Kembangkan Informasi Pariwisata Palopo

Dalam lawatannya guna berguru pengalaman di salah satu kabupaten di provinsi pecahan Sulawesi Selatan itu, DPRD Palopo menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Palopo yang dihadiri langsung Kepala Dinas Kominfo kota Palopo, Baso Akhmad serta pimpinan rombongan, yakni Ketua Komisi II Angga Bantu dan beberapa anggotanya diantaranya Herawati Masdin, Cendrana SM, Ely Niang, H. Harisal A. Latief dan H. Zubir Surasman serta Sekwan Amirullah Yuni dalam rangka mendalami kegiatan yang dilakukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di daerah tersebut.

Usai diterima Kepala Dinas Kominfo Mamuju, Artis Efendi dan jajarannya, rombongan Komisi II DPRD Palopo bersiap melanjutkan kunjungan kerjanya dengan peninjauan lapangan.

Angga Bantu, selaku Ketua Komisi II mengapresiasi Kominfo Mamuju yang telah menerima mereka dengan baik serta beberapa masukan dan informasi soal KIM yang memang menjadi agenda utama Komisi II melakukan lawatannya di daerah berjuluk Bumi Manakarra tersebut.

“Tujuan Kunker kami dari Komisi II DPRD Palopo kali ini di Mamuju, agar KIM di kota Palopo juga bisa lebih diberdayakan lagi, sehingga dapat menjadi corong informasi bagi kegiatan pembangunan di Palopo, yang erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sosial budaya dan pertukaran informasi yang berguna bagi masyarakat luas,” ungkap Angga Bantu saat dihubungi Koran Seruya melalui telepon, Rabu (17/6) kemarin.

Selain itu, Angga menambahkan,”Mereka sejak 2016, tiap tahun anggarannya Rp200 juta lebih, kita di Palopo mungkin hanya 10 persen saja dari anggaran mereka, selain itu mereka kurang lebih 160 kelompok KIM, jumlahnya sekitar seribu orang, sasaran mereka informasi UKM dan ekonomi, karena rata-rata mereka memang pelaku UMKM yang direkrut sebagai anggota KIM,” tandasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Mamuju mengatakan, keberadaan Kelompok KIM ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah media dalam menginformasikan seluruh program Pemerintah, serta menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat selain tentunya menangkal isu-isu bohong alias hoaks di tengah masyarakat. “KIM selain bertugas sebagai penyambung lidah Pemerintah, juga melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga apa yang belum diketahui masyarakat, KIM ini nanti akan menjadi mediator dari sumber-sumber informasi yang kemudian disampaikan kepada masyarakat,” kata Artis Efendi, Kadis Kominfo Mamuju.

Ia mengimbuh, KIM di daerahnya juga bertugas terjun ke lapangan yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, selain itu juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait pembangunan daerah yang nantinya akan diteruskan kepada kepala daerah maupun pimpinan perangkat daerah maupun stakeholder terkait.

Sedangkan Kadis Kominfo Palopo, Baso Akhmad yang hadir dalam kegiatan kunjungan kerja dalam rangka study banding atau studi tiru mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) itu lebih melihat kepada aspek manfaat dan akses serta tujuan KIM dibentuk Pemkot Palopo.

“Kalau bicara anggaran tentu saja kita masih jauh, mereka Rp228 Juta sedangkan kita masih kecil, itupun karena Pandemi anggaran dipangkas dengan adanya Refocusing, tetapi paling tidak kita bisa belajar dan mendapat tambahan ilmu, dari studi banding ini, bahwa di Mamuju KIM yang mereka bentuk berafiliasi dengan UKM atau Usaha Kecil Menengah, sedangkan kita di Palopo memang pure (murni) KIM semata, ini yang menjadi tantangan kita, harapannya ke depan, KIM di Palopo bekerjasama dengan stakeholder Pariwisata seperti saran Pak Harisal A Latif (DPRD Palopo) agar potensi pariwisata di Palopo bisa tersebar luas salah satunya melalui KIM,” beber Baso.

Ia menambahkan, jika KIM di Mamuju bersifat multifungsi dengan pemberdayaan UMKM, karena tak ada sektor pariwisata yang mereka bisa jual, beda dengan Palopo yang pariwisatanya tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga melalui KIM nantinya objek-objek wisata di kota Palopo yang lebih lengkap, mulai dari wisata alam di bukit dan gunung (dataran tinggi) maupun di pantai atau dataran rendah serta wisata kuliner dan wisata belanja bisa lebih terekspos dengan baik.

“Jika kita meniru KIM disini (baca: Mamuju), kita khawatir akan overlaping dengan OPD lain, karena setiap perangkat daerah atas UMKM biasanya sudah ada anggaran tersendiri masing-masing, kami lebih tertarik dengan usulan Pak Harisal anggota Komisi II yang menyarankan lebih kepada masalah pariwisata, ini menurut kami yang menarik untuk kita kaji bersama,” ungkapnya.(iys)