PALOPO — Dua kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat, menggelar unjukrasa di Kantor Walikota Palopo, Senin (15/01/2024). Mereka memprotes kebijakan penjabat Walikota Palopo yang tidak membayarkan insentif guru mengaji, imam masjid, pendeta dan lainnya selama tiga bulan terakhir. Bukan hanya itu, sejumlah proyek kini mangkrak lantaran rekanan tidak dibayar. Proyek tersebut antara lain, revitalisasi Stadion Lagaligo Palopo, Menara Palopo dan lainnya.
” Alasannya, kondisi keuangan tidak memungkinkan. Namun, penjabat walikota malah menganggarkan untuk proyek normalisasi sungai sebesar Rp 30 miliar. Ini kan menjadi tidak sinkron dengan alasan yang selalu dikemukakan,” kata Sumardi Black, Korlap Aksi dari Pemerhati Masyarakat Palopo. Ia mengungkapkan, mestinya penjabat Walikota membayarkan kewajiban yang sudah dianggarkan dalam APBD sebelumnya.
” Kasihan, begitu banyak honorer dan lainnya yang harus menahan lapar lantaran insentifnya tidak dibayarkan. Termasuk para tukang dan keluarganya yang belum menerima gaji lantaran rekanan tidak dibayar,” katanya. Aksi lainnya juga digelar oleh Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Palopo. Tuntutannya tetap sama. Mereka mendesak agar insentif segera dibayarkan.
LMND Palopo rencananya juga akan menginap selama tiga hari di Kantor Walikota Palopo. Saat menggelar unjukrasa, penjabat walikota Palopo, Asrul Sani tidak ada di tempat. Informasi yang dihimpun Asrul Sani tengah berada di Jakarta untuk urusan dinas. Asisten III Pemkot Palopo, Nuryadin yang menemui mahasiswa mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Penjabat Walikota Palopo.
” Aspirasi adik-adik akan saya sampaikan ke Penjabat Walikota. Beliau sekarang tidak ada di tempat,” katanya. Sementara itu, Menanggapi sejumlah masukan dan sorotan dari lembaga mahasiswa terkait kondisi keuangan Pemerintah Kota Palopo pada akhir tahun anggaran 2023, Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, berjanji akan bertindak tegas apabila terbukti bahwa kondisi ini diakibatkan oleh kurang cermatnya aparat pemerintah dalam mengelola APBD.
“Tentu kita akan bertindak tegas atas segala persoalan yang terindikasi ada pelanggaran di dalamnya. Termasuk kepada pejabat yang berwenang,” kata Asrul Sani. Terhadap sejumlah proyek yang belum selesai dan yang belum terbayar, kata Asrul, saat ini dirinya menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar untuk mengambil tindakan atas kondisi tersebut.
“Nantinya semua akan kelihatan dalam pemeriksaan LKPD Palopo tahun 2023. Setelah itu ada, kita akan mengambil sikap tegas,” jelasnya. “Pada intinya, harus ada hasil audit dulu dari BPK baru kita akan mengambil keputusan, apakah dibayar atau tidak,” pungkasnya. Lebih jauh, Asrul juga memerintahkan kepada seluruh ASN Pemkot Palopo untuk lebih sigap dalam menangani & menyelesaikan setiap persoalan yang ada khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat Kota Palopo. “Demi kepentingan masyarakat Palopo, kita sebagai pelayan masyarakat harus satu visi. Bagi mereka yang tidak tertib, tentu akan dievaluasi,” pungkasnya. (*)
