Mahasiswa Perantau Manggarai Barat, Nilai Kebijakan Gubernur NTT Naikkan Tarif Taman Nasional Komodo Otoriter

62
Mahasiswa asal NTT yang kuliah di Sulsel. (Foto : ist)
ADVERTISEMENT

PALOPO — Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Manggarai Barat, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di kota Palopo Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai kebijakan Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat otoriter.

“Penetapkan tarif kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), dari sebelumnya hanya Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta per orang per tahun. Ini bentuk kebijakan yang brutal dengan nuansa otoritarianisme tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem pariwisata Labuan Bajo,” kata Ayub Sadega mahasiswa IAIN Palopo.

ADVERTISEMENT

Ayub Sadega yang juga mantan Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Palopo 2019/2020, menegaskan, Gubernur NTT tidak memiliki sikap keadilan, kebenaran, kebebasan, untuk kepuasan kebahagiaan masyarakat NTT khususnya Manggarai Barat.

“Seharusnya semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan. Kita bisa menyampaikan ke publik kenaikan harga tiket oleh pemerintah NTT ini secara pemaksaan dan membuat kunjungan wisata akan menurun drastis,” ujarnya.

Sementara itu, Rafiq mahasiswa Universitas Muhammad Makasar (UMM) memberikan apresiasi untuk mendukung menggaungkan Labuan Bajo sebagai kota super premium dengan daya tarik seluruh negara dapat berlibur ke Labuan Bajo, namun nyatanya nihil.

“Pembangunan infrastruktur pariwisata yang begitu besar di Labuan Bajo yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat salah satu meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan,” katanya.

“Namun kita melihat kebijakan itu hanya diperuntukan untuk Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tanpa melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dengan pelaku pariwisata,” sambungnya.

Dan terakhir, Andi mahasiswa Universitas Islam Makasar (UIM) meminta pihak polisi untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap pelaku pariwisata yang menolak kenaikan tarif masuk ke dalam Pulau Komodo.

“Polisi mengutamakan sikap presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan,” tegas Andi mantan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Manggarai Barat (IKM-Magrib). (ayb)

ADVERTISEMENT